Post ADS 1
News  

Pemprov NTB Dorong Integritas Melalui SPBE di Era Digital

MATARAM, ntbnews.com – Pemprov NTB terus memperkuat integritas pemerintahan melalui implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan layanan dasar di era digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan Komite E-Government.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov NTB, Dr. Najamudin Amy, SSos, MM, menegaskan pentingnya dokumentasi administrasi pemerintahan yang andal, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi SPBE yang berlangsung di Fave Hotel Mataram, Selasa (09/7/2024).

“Dokumentasi administrasi pemerintahan yang handal dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi di masing-masing organisasi perangkat daerah,” tegas Dr. Najamudin Amy.

Dr. Najamudin Amy juga menekankan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital harus dibangun mengakar sebagai kinerja dalam sistem kerja. Menurutnya, peran penting sekretaris dinas dan badan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfotik sebagai dinas pengampu kebijakan SPBE, tetapi juga semua pihak terkait.

“Oleh karena itu, Komite E-Government dibentuk agar manajemen pengelolaan digitalisasi menjadi budaya kerja baru,” jelas Dr. Najamudin Amy.

Dinas Kominfotik NTB sebagai pengampu kebijakan menawarkan beberapa inisiatif strategis mulai dari review penyusunan dan perubahan kebijakan internal (Peraturan Gubernur dan pedoman manajemen SPBE), dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana, audit internal teknologi, rencana anggaran, jaringan intra pemerintah daerah (kabupaten/kota), dan sistem penghubung layanan pemerintah daerah.

Dengan adanya Komite E-Government ini, diharapkan manajemen pengelolaan digitalisasi di NTB dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menerapkan kebijakan SPBE.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *