KLB Partai Demokrat Tunjukkan Praktik Demokrasi yang Tidak Sehat

KLB Partai Demokrat Tunjukkan Praktik Demokrasi yang Tidak Sehat

banner-single
Minggu, 7 Maret 2021 20:03 WIB

Jakarta, Ntbnews.com – Seorang pembantu utama Presiden Indonesia Joko Widodo, Moeldoko, diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat pada Jumat (5/3/2021) lalu. 

Ini menjadi sebuah langkah yang dapat memperluas koalisi Presiden dan memperketat cengkeramannya di Parlemen–meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya.

Moeldoko, kepala staf Presiden, diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Provinsi Sumatera Utara.

Koalisi Jokowi, demikian panggilan akrab Presiden, sudah menguasai 74 persen dari 575 kursi Parlemen di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya 9 poin persentase lebih banyak.

Namun, pengangkatan Moeldoko ditentang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang pada konferensi pers Jumat malam mengatakan, dia tetap menjadi ketua partai yang sah.

AHY, putra pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, adalah salah satu pemimpin baru yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, menurut survei oleh lembaga survei swasta.

“Kongres luar biasa ilegal dan inkonstitusional ini diadakan oleh sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor luar,” ujar AHY.

Ia mendesak Jokowi agar tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko. AHY mengaku akan mengajukan pengaduan ke lembaga penegak hukum.

Pemerintah dalam hal ini diharapkan bisa memastikan ketua partai mana yang akan diakui negara.

Namun, beberapa analis berpendapat, Jokowi akan mendapat keuntungan dari staf seniornya yang memimpin partai.

“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024. Tapi hari ini, dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” kata Hendri Satrio, seorang pengamat politik di Universitas Paramadina.

Ia menambahkan, belum bisa memastikan kebenaran klaim kepemimpinan orang mana.

Partai Demokrat termasuk di antara partai minoritas yang berupaya memblokir Undang-Undang Penciptaan Kerja andalan Jokowi tahun lalu.

Di tempat terpisah, analis politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menilai, kemelut Partai Demokrat yang diwarnai KLB yang menghasilkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat memberikan contoh drama politik yang tidak sehat.

“Sudah saya duga. Karena skenario kudetanya seperti itu. Kudeta terang-terangan melalui KLB yang abal-abal atau odong-odong,” kata Ujang.

“Ini menandakan intervensi pemerintah sangat kentara, di mana Moeldoko sebagai kepala KSP mengudeta PD dengan cara KLB. Nyata dan di depan mata. Kita sedang dipertontonkan drama politik yang tak sehat dan politik menghalalkan segala cara untuk dapat kuasa,” urainya. (mp/ln)