MATARAM, ntbnews.com – Anggota DPR RI, Johan Rosihan, secara tegas menanggapi pernyataan pemerintah terkait hasil panen jagung Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang hanya mencapai sekitar 25 ton. Johan menyatakan bahwa hal ini merupakan bukti konkret atas kegagalan proyek Food Estate yang hanya berujung pada pemborosan anggaran.
Menurut Johan, proses penanaman jagung di lahan Food Estate telah menghabiskan dana sebesar Rp 54 miliar, sementara pembukaan lahan mencapai angka fantastis Rp 1,5 triliun.
“Ketika pemerintah bangga dengan hasil panen sebesar itu, itu adalah hal yang menyedihkan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Johan, Minggu (17/3/2024).
Lebih lanjut, Johan menyatakan bahwa sejak awal, Food Estate di Gunung Mas telah ditolak, namun pemerintah bersikeras melaksanakannya. Bahkan, untuk menutupi kegagalan proyek perkebunan singkong yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan, pemerintah memaksa menanam jagung di lahan tersebut.
Menurut Johan, tindakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membenarkan bahwa lahan tersebut masih bisa dimanfaatkan. Namun, dengan hasil panen yang minim, yaitu 25 ton jagung, Johan menyimpulkan bahwa proyek Food Estate adalah kegagalan total dan tidak memberikan manfaat bagi ketahanan pangan nasional.
Johan juga mengkritik kebijakan pemerintah yang memaksakan proyek Food Estate ini, menyebutnya sebagai kebijakan yang merugikan petani dan merusak lingkungan.
“Tidak ada petani yang mau terlibat dalam proyek ini, dan dampak kerusakan lingkungan seperti deforestasi yang mengakibatkan banjir dan longsor akan merugikan kita semua,” tegasnya.
Sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dari Daerah Pemilihan NTB I, Johan menilai kebijakan Food Estate di Gunung Mas sebagai kesalahan besar dan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab.
“Kebijakan ini dapat dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Segera hentikan proyek Food Estate ini karena sudah pasti gagal,” tandasnya.
Johan juga menekankan perlunya pemerintah untuk melakukan pemulihan terhadap kawasan yang sebelumnya adalah hutan, serta mengalihkan anggaran untuk membantu petani di lahan-lahan yang produktif.
“Anggaran Food Estate ini harus dialihkan untuk membangun infrastruktur pertanian yang membantu kebutuhan para petani, bukan untuk proyek tertentu,” kata Johan Rosihan.(dan)