Sistem Pemerintahan Afghanistan setelah Dikuasai Taliban

Sistem Pemerintahan Afghanistan setelah Dikuasai Taliban

Selasa, 7 September 2021 19:09 WIB

Kabul, ntbnews.com – Anggota Dewan Pimpinan Taliban mengatakan, sistem politik Taliban di masa lalu sangat jauh berbeda dengan yang sekarang, dan era baru politik Taliban tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu.

Jalaluddin Shinwari dalam wawancara dengan media Iran, Iranpress, mengatakan, Undang-Undang Dasar (UUD) Afghanistan adalah Alquran, sunnah, ijma, dan qiyas, dan rencana perubahan beberapa pasal UUD bukan hanya keinginan Taliban, tapi seluruh gerakan politik Afghanistan.

Saat ditanya tentang kedudukan perempuan dalam konstitusi baru Afghanistan, Shinwari menuturkan, Taliban berulangkali menegaskan bahwa hak seluruh rakyat negara ini akan dijamin, dan pemerintahan baru Taliban di Afghanistan tidak menuntut banyak dari perempuan. Pemerintahan Taliban hanya menuntut perempuan mengenakan jilbab islami ketika berada di luar rumah, di fasilitas-fasilitas publik, di tempat kerja, dan pusat-pusat kerumunan orang lainnya.

Anggota Dewan Pimpinan Taliban itu, terkait hubungan dengan negara-negara tetangga Afghanistan khususnya Pakistan dan Iran, menjelaskan, Taliban menginginkan hubungan yang baik dengan Iran, China, Rusia dan juga Pakistan.

Pernyataan Shinwari tentang amandemen UUD Afghanistan menunjukkan bahwa Taliban memang bermaksud mengubah konstitusi negara ini sesuai dengan keinginannya dalam pemerintahan baru.

Namun demikian, Shinwari kali ini menekankan bahwa perubahan UUD Afghanistan adalah tuntutan seluruh kelompok politik, dan perubahan ini bukan hanya keinginan Taliban.

Amandemen UUD termasuk tuntutan Taliban sepanjang perundingan damai dengan pemerintahan terdahulu Afghanistan yang gagal, sampai akhirnya kelompok ini berhasil menduduki Kabul, dan menggulingkan pemerintahan Mohammad Ashraf Ghani pada 15 Agustus 2021 lalu.

Meski Shinwari tidak menjelaskan pasal mana dari UUD Afghanistan yang akan dihapus atau ditambah oleh Taliban, namun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan terdahulu kelompok ini, kemungkinan pasal yang akan dihapus adalah mengenai sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Afghanistan, pasal tentang pemilu dan sistem republik, sementara pasal yang akan ditambahkan adalah mengenai pemerintahan Islam.

Dalam pernyataannya, Shinwari menyinggung jaminan terhadap hak-hak perempuan, hal ini disebabkan oleh kekhawatiran mendalam kaum perempuan Afghanistan terkait perlakuan Taliban terhadap mereka setelah berkuasa.

Di masa pemerintahan sebelumnya, Taliban menerapkan pembatasan ketat terhadap perempuan di Afghanistan, ruang gerak perempuan di sekolah-sekolah dan universitas sangat dibatasi oleh Taliban kala itu, begitu pula dalam aktivitas kesenian, budaya dan sosial.

Berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan setelah 20 tahun memicu kekhawatiran komunitas perempuan di negara itu terkait pembatasan-pembatasan ketat seperti yang sudah pernah diterapkan terhadap mereka di masa lalu.

Akan tetapi dalam pernyataan yang disampaikan Shinwari nampak bahwa Taliban berusaha mengubah pandangannya terhadap berbagai masalah, termasuk masalah perempuan di Afghanistan. Menurutnya, pembatasan-pembatasan superketat di masa lalu sekarang tidak akan ada lagi.

Sekarang, kata Shinwari, kaum perempuan Afghanistan bisa beraktivitas di berbagai bidang secara bebas di tengah masyarakat.

Di sisi lain, hubungan luar negeri Afghanistan dengan negara lain termasuk negara tetangga, dan negara kawasan menjadi pusat perhatian lain dari anggota Dewan Pimpinan Taliban ini. Menurutnya, pemerintahan baru Taliban ingin menjalin hubungan baik dengan Iran, China, Rusia, dan Pakistan.

Sepertinya implementasi pandangan-pandangan baru Taliban di era baru perpolitikan Afghanistan termasuk amandemen UUD, akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup besar, dan menuai kontroversi, dan tentu saja Taliban harus membuktikan semua janjinya ini. (pt/ln)