Mandalay, Ntbnews.com – Sekitar 84 pengunjuk rasa yang ditangkap dalam protes anti kudeta di Mandalay pada 7 Maret didakwa melanggar Pasal 505a KUHP Myanmar karena dianggap mendorong pegawai negeri melakukan pemogokan massal. Ajakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan kejahatan.
Selama konferensi video pada hari Senin (8/3) lalu, 84 orang dikembalikan tanpa jaminan dan didakwa berdasarkan Pasal 505a, yang menyatakan bahwa mereka menyebabkan, atau bermaksud menyebabkan, anggota pemerintah menjadi “tidak patuh” atau “tidak setia” dan merupakan kejahatan.
Undang-undang tersebut baru-baru ini diubah oleh rezim junta militer, menjadikan hukuman maksimal dua tahun penjara bagi mereka yang dinyatakan bersalah.
Pengacara dan anggota keluarga dari para pengunjuk rasa yang ditahan berkumpul di luar pengadilan Kotapraja Aungmyay Thazan pada Senin pagi.
Tujuh tentara bersenjata, termasuk seorang petugas dari kantor, polisi memperingatkan kerumunan di luar pengadilan untuk membubarkan diri. Sekitar 10 tentara bersenjata turut ditempatkan di dekat kantor Departemen Administrasi Umum.
Menurut pengacara yang menangani kasus para demonstran, Thant Lwin Win, sekitar empat pengunjuk rasa di bawah umur dibebaskan setelah menandatangani surat jaminan bahwa mereka tidak akan ikut dalam demonstrasi.
Pihak keluarga mengatakan, ada 92 pengunjuk rasa, 73 di antaranya laki-laki dan 19 perempuan ditangkap dan ditahan di penjara Obo Mandalaya.
Perwakilan dari Asosiasi Pengacara Rakyat mengumpulkan fotokopi dokumen Kartu Keluarga (KK) dan kartu identitas untuk memberikan bantuan hukum bagi mahasiswa yang ditahan. Sidang mereka dijadwalkan pada 22 Maret.
Puluhan ribu orang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk petugas kesehatan, insinyur, dan mahasiswa pada Minggu (7/3) lalu berkumpul menggelar aksi demonstrasi di persimpangan jalan 22 dan 89 di Mandalay.
Pada hari itu tindakan keras yang menyebabkan penangkapan para pengunjuk rasa berlangsung lebih dari dua jam. Bahkan setelah demonstran melarikan diri, tentara melepas tembakan saat menggeledah rumah-rumah di lingkungan perumahan dan apartemen terdekat untuk mencari demonstran anti-kudeta yang bersembunyi.
Para tentara juga menembak orang-orang dengan ketapel dan menghancurkan barikade yang telah disiapkan untuk perlindungan.
Tayza San, seorang pemimpin protes, mengatakan kepada Myanmar Now bahwa penduduk daerah itu memainkan peran kunci dalam mendukung gerakan dengan membantu pengunjuk rasa yang melarikan diri.
“Orang-orang membantu bukan hanya karena mereka tahu bahaya seperti apa yang mungkin dihadapi para pengunjuk rasa. Mereka membantu karena menentang kediktatoran, meski mereka di rumah, tidak turun ke jalan. Saya memiliki kepercayaan pada seluruh publik,” katanya.
Tentara dan polisi melakukan tindakan keras hampir setiap hari di Mandalay, selama beberapa pekan terakhir. Hal tersebut mengakibatkan banyak korban berjatuhan dan penangkapan. Namun protes terus berlanjut.
“Jika orang-orang tetap diam karena takut akan tindakan terorisme oleh kediktatoran, kita harus diam selamanya. Itulah mengapa kami perlu terus berjuang sampai kami menang,” tegas Tayza San.
Zaw Myo Ko (27) tewas di Mandalay pada 5 Maret setelah ditembak di leher oleh pasukan keamanan pada aksi yang dipimpin oleh para insinyur dan petugas pemadam. Ia dikabarkan berada di sana sebagai sosok pendukung, bukan sebagai demonstran.
Di kota Myingyan di wilayah Mandalay, satu orang tewas pada 3 Maret, enam pengunjuk rasa telah ditangkap dan ditahan, dan seperti yang ada di Mandalay, didakwa melanggar Pasal 505a. (cnn/lb)
