Beijing, Ntbnews.com – Pada 2020, negara-negara di seluruh dunia mengritik China terkait perlakuan kejam terhadap Uighur dan minoritas muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang.
Di Prancis, berita utama November 2019 yang berbunyi, “Presiden Prancis diam tentang pelecehan yang merajalela selama kunjungan China”. Berubah menjadi, “Prancis melanjutkan tekanan terhadap China atas minoritas muslim Uighur”. Pada September 2020.
Di Amerika Serikat (AS), ada kesenjangan ideologis yang besar antara Trump dan pemerintahan Biden saat ini, namun kebijakan China yang dibuat di bawah Presiden Donald Trump sejauh ini bertahan di bawah penggantinya.
Keputusan mantan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo bahwa China tidak hanya melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan” tetapi juga “melakukan genosida terhadap sebagian besar muslim Uighur dan kelompok agama minoritas lainnya di Xinjiang” dengan tegas ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri anyar, Antony Blinken.
Jika benar, pertemuan antara dua kekuatan politik Amerika yang berbeda ini pasti membuat jengkel kepemimpinan Partai Komunis China. Mereka berharap Presiden baru Joe Biden akan membekingi mereka.
Partai Komunis China (PKC) tidak akan menunjukkan betapa sakitnya penunjukan genosida itu bagi mereka. Pada dasarnya, kepemimpinan China sangat peduli dengan opini internasional, termasuk apa yang dipikirkan AS tentangnya.
Amerika adalah standar yang ingin dikalahkan oleh China, secara komersial, militer, dan dalam beberapa hal, secara politik. Bahkan saat bersaing langsung dengan AS, Beijing selalu mendambakan rasa hormatnya–dan hal itu tampaknya semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir.
Selain dakwaan genosida, pembicaraan tentang pemboikotan Olimpiade Musim Dingin 2022 di China meningkat.
“Lebih dari 180 organisasi telah meminta pemerintah untuk memboikot Beijing 2022 karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan terhadap etnis minoritas,” lapor BBC awal bulan ini.
Mengingat kepemimpinan China membatasi masuknya perspektif luar, kemungkinan besar mereka mendengar pesan-pesan ini dengan campuran kemarahan, penghinaan, dan frustrasi.
Sementara, misi China untuk melawan “bahaya” bagi negara China yang konon diwakili oleh Uighur bergantung pada penghapusan identitas Uighur sebagai suatu bangsa, dan memastikan generasi masa depan mereka juga dijiwai dengan identitas baru itu. Seperti yang ditunjukkan sejarah, ada peluang besar di sini.
Ratusan kelompok minoritas dan etnis di seluruh dunia telah menghadapi kepunahan budaya, politik, agama, dan aktual melalui praktik dan kebijakan negara yang lebih kuat. Relevansi khusus dengan China harus menjadi pengalaman bekas Uni Soviet, mentor asli China komunis, dengan banyak kelompok minoritas dan etnisnya.
Bagaimana mereka diperlakukan, bagaimana kaum minoritas itu bereaksi, dan keadaan mereka saat ini dapat menjadi pembina bagi para pemimpin China yang percaya, taktik yang dirancang untuk “menghapuskan Islam” jutaan orang benar-benar dapat bekerja dalam jangka panjang.
Pengalaman republik Baltik bekas Uni Soviet adalah pelajaran yang menarik. Di Latvia, Ilmars Mezs menulis pada 1994, “Penduduk Latvia menjalani lima puluh tahun pemerintahan Soviet, dengan kebijakan yang disengaja untuk mencairkan homogenitas orang-orang Latvia melalui ‘Rusiafikasi’, imigrasi, dan dominasi politik. Orang-orang Latvia khususnya takut akan kepunahan etnis dan budaya. Proses pengenceran etnis dan pencampuran di bawah Soviet berdampak pada orang Latvia dalam konteks pedesaan-perkotaan, tempat kerja, pekerjaan, perumahan, dan pendidikan.”
Lebih dekat dengan lingkungan China, “Runtuhnya Uni Soviet menyebabkan banjir aktivitas keagamaan di beberapa bagian Asia Tengah. Seiring dengan bentuk kepercayaan Islam yang moderat dan tradisional, Islam radikal muncul kembali di komunitas muslim di republik Asia Tengah,” tulis Mariya Y. Omelicheva.
Omelicheva melanjutkan, “Kemiskinan, diskriminasi, dan jenis penderitaan lainnya memaksa orang untuk mencari dan merangkul pandangan alternatif tentang sifat dan penyebab masalah mereka. Dengan tidak adanya cara lain yang layak untuk mengungkapkan perbedaan pendapat dan mempengaruhi perubahan, orang dapat beralih ke kelompok Islam radikal yang memberikan jawaban mudah dan solusi sederhana untuk masalah sosial dan individu.”
Dengan kata lain, kebijakan yang diterapkan China terhadap Uighur dan populasi muslimnya mengarah pada peningkatan kepatuhan terhadap Islam radikal, sehingga memperburuk masalah yang ingin diselesaikan oleh Beijing.
Ketika orang-orang dikurung secara paksa tanpa proses hukum yang wajar; ketika keluarga mereka tercabik-cabik dan anak-anak disingkirkan dari orang tua; ketika perempuan dipukuli, diperkosa, dan disterilkan; ketika orang-orang dipaksa di bawah ancaman penyiksaan dan terus dipenjara untuk meninggalkan agama mereka; dan ketika orang-orang dipaksa untuk berhenti berbicara dalam bahasa mereka demi menggunakan bahasa penindas mereka, sesuatu yang sangat bisa diprediksi terjadi.
Orang-orang itu belajar untuk membenci penindas mereka. Mereka dan generasi keturunan mereka di sepanjang zaman, tidak akan pernah percaya pada masa depan yang diputuskan oleh orang-orang yang memenjarakan kakek mereka dan memperkosa nenek mereka.
Bagian utama dari rencana China untuk Uyghur tampaknya bergantung pada pembiaran “masalah” mengerikan ini. Apakah para pemimpin China berpikir, mereka juga bisa mengeluarkan ingatan? Apakah mereka sendiri sudah melupakan trauma yang mereka dan keluarga mereka derita selama Revolusi Kebudayaan?
Ratusan percakapan selama beberapa dekade dengan orang-orang di berbagai tingkat kepemimpinan di China memberi kesan, jawabannya adalah “tidak”. Faktanya, ingatan-ingatan itu umumnya terserap ke dalam kesadaran mereka, seperti yang akan terjadi dalam pikiran manusia mana pun.
***
China selama beberapa tahun mencoba menjual kebijakan Uighur mereka dengan bahasa yang mereka yakini akan dipahami oleh Barat. Sama seperti bahasa hukum kontrak yang dimanfaatkan China agar dapat berhasil berinteraksi dengan bisnis internasional, pemerintah China juga merasakan manfaat mengadopsi bahasa pemerintah Barat, diplomasi, dan media sebagai alat resonansi dengan pembaca asing dan pemimpin mereka.
Salah satu frasa tersebut adalah “Perang Melawan Teror”. Para pemimpin China tahu, sebutan khusus itu memiliki makna yang dalam di seluruh dunia, terutama di AS, di mana frasa tersebut diciptakan setelah serangan teroris 11 September 2001.
Seperti yang ditulis Huang Wei pada 2005, “Kita tahu, Tiongkok adalah negara otoriter yang informasi dan arsipnya berada di bawah kendali yang ketat, terutama yang terkait dengan persatuan dan keamanan negara. Situasi ini juga berlaku untuk Gerakan Turkestan Timur di Xinjiang. Otoritas Tiongkok dulu mengontrol dengan ketat semua informasi dan menggambarkan gambaran masyarakat yang kokoh dan stabil.”
Namun, Huang melanjutkan, banyak hal telah berubah sejak peristiwa 11 September, ketika banyak rezim di dunia memanfaatkan Perang Global AS melawan Terorisme untuk membenarkan penindasan penting mereka terhadap muslim atau minoritas non-muslim.
Beijing mengadopsi strategi serupa: mereka berencana untuk menghancurkan Gerakan Turkestan Timur dengan nama anti-terorisme dan mulai memberikan bukti yang menunjukkan bahwa gerakan tersebut sebagai gerakan teroris. Informasi tentang Gerakan Turkestan Timur kemudian diumumkan ke publik.
Pengalaman sejarah menyoroti satu hasil yang sama: minoritas yang tertindas dan menderita mengingat kesengsaraan mereka, dari generasi ke generasi. Ini termasuk mengingat pengalaman genosida tanpa batas yang kejam dari para penindas.
China membawa pelajaran itu ke rumah di Xinjiang. Namun, sebagai pelaku kebijakannya, China juga memiliki kekuatan untuk mengubah arah. (mtp/ln)
