Tripoli, Ntbnews.com – Benua Afrika terkenal karena kondisinya yang terpencil dan gaya hidup yang miskin selama bertahun-tahun. Konflik juga terjadi di wilayah tersebut, karena Timur Tengah yang sangat tidak stabil telah menimbulkan balas dendam di seluruh wilayah di tepi Afrika itu.
Entah masalah penyebaran pengaruh ISIS di bawah bendera Boko Haram; sebuah organisasi teroris yang beroperasi di Chad dan timur laut Nigeria, atau skandal korupsi yang merajalela dan banyaknya polisi militer di Zimbabwe, kawasan itu menyaingi ketidakstabilan tetangganya di timur.
Namun, ada satu konflik yang menonjol di Afrika Utara, dalam hal keterlibatan kepentingan tinggi dari kekuatan asing dan kebijakan yang telah memecah belah negara, tidak seperti Suriah di Timur Tengah.
Libia adalah salah satu contoh di Afrika yang telah menghadapi perang saudara selama hampir satu dekade, namun tidak hanya melibatkan kekuatan lokal tetapi juga merupakan titik fokus yang menyebabkan kekuatan NATO berselisih. Demikian tulis Syed Zain Abbas Rizvi di Modern Diplomacy.
Libia adalah negara yang dilanda perang di pinggiran utara benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Laut Mediterania di Utara, Mesir terletak di perbatasan Timur, dan Sudan serta Tunisia di Tenggara dan Barat Laut.
Terlihat dari topografinya, Libia berdiri sebagai episentrum negara-negara yang diliputi konflik, berdiri di tanah yang merupakan akar utama dari pemberontakan Kebangkitan Arab yang terkenal, yang membawa badai pemberontak langsung dari perbatasannya di Tunisia pada 2011.
Walau kampanye yang dipimpin NATO mengumpulkan keberhasilan dalam menggulingkan diktator terkenal Muammar Gaddafi, dan dengan demikian mengakhiri rezim kejam, NATO gagal untuk mengatasi pemberontak dan milisi di seluruh negara Libia.
Selama tahun-tahun berikutnya, persenjataan dan amunisi tersebar luas di seluruh wilayah tersebut, meskipun embargo diterapkan secara ketat. Artileri dan pemberontak yang tidak diatur mengayuh siklus ketidakstabilan di negara tersebut, yang menyebabkan pemerintahan berturut-turut gagal dan akhirnya membagi negara dalam dua posisi dominan: Kesepakatan Nasional Pemerintah (GNA) yang diakui PBB, dipimpin oleh pemimpin dan perdana menteri yang berbasis di Tripoli, Fayez Al-Sarraj, dan Tentara Nasional Libia (LNA), dipimpin oleh sekutu dan penerus Khadafi, Jenderal Khalifa Haftar.
Walau GNA dan LNA bersaing untuk menguasai Libia, kekuatan asing terlibat agak mirip dengan labirin taruhan di Suriah, masing-masing negara berpisah di sisi yang mendukung mereka, dan pada akhirnya melayani tujuan campur tangan di wilayah tersebut.
Terlepas dari rezim yang berkuasa Al-Sarraj sejak kemenangan pemilu kontroversial GNA pada 2016, LNA yang dipimpin Haftar mengontrol wilayah yang luas dan telah melancarkan serangan ofensif terhadap aliansi GNA.
GNA mendapat dukungan dari AS, Turki, Qatar, dan Italia; masing-masing melayani dengan baik dukungan ideologis maupun dukungan militer untuk mengamankan pemerintahan terpilih Libia. Sedangkan LNA didukung oleh Rusia, Arab Saudi, Mesir, dan Prancis.
Sementara kekuatan barat melihat GNA sebagai solusi yang menstabilkan ekonomi untuk krisis Libia, Rusia dan Prancis memandang Haftar sebagai sekutu utama, untuk memperluas pengaruh di wilayah Afrika dan menuai kendali atas sumber daya kaya minyak di bawah kendali pasukan Haftar di wilayah Bulan Sabit Minyak (Oil-Crescent).
Rezim Turki, di sisi lain, memandang Libia sebagai jawaban langsung atas pengaruh Rusia dalam perang Suriah, yang telah mendorong aliansi Kurdi lebih kuat di sepanjang dan di dalam perbatasan selatan Turki. Hal ini menyebabkan bentrokan baru-baru ini dan eskalasi langsung dalam perang proksi yang dilancarkan di Suriah.
Turki berencana untuk memberi insentif dalam pengaruh melawan Rusia di Libia, dengan mengerahkan penasihat militer ke Tripoli untuk memperkuat posisi mereka melawan Haftar yang didukung Rusia, untuk pada akhirnya mencegah aliansi menyebar jauh di wilayah Afrika.
Perpecahan kekuasaan di Libia diperburuk pada 2017, menyusul krisis Teluk yang menyebabkan pemboikotan Qatar oleh kuartet Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi. Libia berdiri sebagai medan pertempuran demi posisi strategis dan militer untuk menyamai aliansi lain dalam permainan kekuatan eksternal. Sementara masalah internal Libia telah lama dilupakan dan penduduk tidak tahu apa-apa dan putus asa untuk kesejahteraan.
Sejak itu, kepentingan pribadi di Libia telah berpihak, namun proses perdamaian telah didorong oleh PBB dan ‘proses Berlin’ yang dipimpin Merkel, dalam mendukung upaya PBB untuk memulihkan perdamaian di Libia. Namun, ketegangan hubungan dan demarkasi asing masih terlihat meskipun tidak ada tindakan eskalasi selama berbulan-bulan.
Sekarang gencatan senjata telah menjadi pembicaraan untuk sementara waktu, dan kecuali untuk beberapa pertempuran kecil, kekuatan telah diatasi sejak Juni 2020.
Keheningan dapat menyiratkan ruang bagi upaya diplomatik untuk mendorong penyelesaian yang sangat ditunggu-tunggu untuk perang proksi yang kompleks ini. Dengan pergantian peristiwa baru-baru ini di kanvas politik global, roda kemajuan mungkin berpihak pada Libia.
Baru-baru ini Saudi bergandengan tangan dengan Qatar, membuka semua perbatasan untuk sekutu yang terasing itu dan melanjutkan hubungan diplomatik. Turki mengincar tempat yang didambakannya di Uni Eropa sejak keluarnya Inggris.
AS yang mendefinisikan kembali kebijakannya di bawah pemerintahan Joe Biden, sementara Rusia yang berurusan dengan ketegangan hubungan dengan Teluk sejak perang harga minyak, menghancurkan pemahaman bersama selama bertahun-tahun.
Pemain inti dari perang proksi Libia tidak aktif dan mungkin tetap pasif karena kerumitan eksternal yang harus ditangani. Namun, dengan kekuatan regional seperti Mesir yang mengancam invasi di Libia, dan baik GNA maupun LNA tidak menunjukkan minat dalam negosiasi, akhir yang meyakinkan dari krisis Libia masih sangat jauh. (ln)
