Dinasti Politik di Kabupaten Bima: Suami Meninggal Dunia, Terbitlah Sang Istri (2)

Dinasti Politik di Kabupaten Bima: Suami Meninggal Dunia, Terbitlah Sang Istri (2)

banner-single
Jumat, 5 Maret 2021 07:03 WIB

PERNIKAHAN antara orang Bima dengan Dompu di masa lampau—juga sampai saat ini—tergolong lumrah. Selain disebabkan dua daerah ini berbatasan secara geografis, Bima dan Dompu masih satu rumpun dari segi bahasa maupun sebagian besar adat istiadat yang hidup dan berkembang di dua wilayah tersebut.

Ferry Zulkarnain barangkali mengikuti “tradisi” tidak mengikat itu. Sebagaimana juga kakeknya, Sultan Muhammad Salahuddin yang menikahi Siti Aisyah, putri Sultan Muhammad Sirajuddin dari Kesultanan Dompu.

Pada 1995, Ferry mempersunting perempuan berusia 14 tahun bernama Indah Dhamayanti Putri (IDP). Pernikahan itu berlangsung saat Ferry berusia 31 tahun. Menurut beberapa sumber, kala itu, IDP baru menyelesaikan studinya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Belum ada riwayat yang begitu gamblang yang menceritakan pernikahan Ferry-IDP. Namun yang pasti, penyatuan dua orang dalam mahligai rumah tangga itu telah membentuk dan menggoreskan babak baru bagi perpolitikan di Dana Mbari—julukan untuk Bima.

Sekira setahun setelah keduanya menikah, lahirlah Muhammad Putra Ferryandi, yang juga kelak mengisi panggung perpolitikan di Kabupaten Bima setelah tujuh tahun ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung pada 26 Desember 2013.

Dari Suami ke Istri

Setelah Ferry meninggal dunia, Kabupaten Bima dipimpin oleh Syafrudin H. M. Nur, yang sebelumnya menjadi wakil bupati. Ia memimpin daerah tersebut sekira dua tahun.

Sementara itu, di usianya yang ke-28 tahun, IDP sudah menjadi Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Bima. Dari sini, karier politiknya terus melesat. Pada tahun yang sama saat Ferry mangkat, perempuan kelahiran 19 Desember 1981 itu terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Bima. Ia mengikuti jejak sang suami yang juga pernah memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut di Kota Bima.

Setahun kemudian, IDP terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bima dari daerah pemilihan satu yang meliputi Kecamatan Sanggar, Tambora, Madapangga, Bolo, Donggo, dan Soromandi.

Pada Pileg 2014, Golkar menempatkan enam orang kadernya di DPRD Kabupaten Bima. Dia pun “dinobatkan” sebagai wakil ketua di lembaga tersebut. Sementara itu, DPRD dipimpin oleh perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menempatkan tujuh orang kadernya di legislatif.

Bagaimanapun, IDP adalah fenomena baru dalam perpolitikan di Kabupaten Bima. Ia mengisi celah panggung politik yang sebelumnya dianggap “tabu” oleh mayoritas perempuan yang sibuk membantu suaminya berladang, bertani, atau menjadi ibu rumah tangga.

Namun di lain sisi, kehadirannya di panggung politik juga ditentang oleh sebagian orang yang tidak menyukainya karena perbedaan dukungan atau “pemahaman keagamaan” yang menempatkan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Dari empat pasangan calon di Pilkada Kabupaten Bima pada tahun 2015, IDP adalah satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sementara tujuh orang lainnya berjenis kelamin laki-laki.

Dalam Strategi Marketing Politik Pasangan Dinda-Dahlan di Kabupaten Bima-NTB, Peneliti Sosial Politik dari Charta Politika Indonesia, Mawardin menjelaskan, sebagian orang yang berpaham keagamaan tertentu menyebutkan perempuan haram menjadi pimpinan daerah.

Kata dia, sulit untuk dibantah bahwa fatwa tersebut bermuatan politis. Sebab, saat itu bertepatan dengan momentum tahun politik. Padahal elemen masyarakat Bima menerima perempuan sebagai pemimpin daerah. Secara keagamaan juga dianggap oleh sebagian ulama halal.

“Bisa jadi konservatisme kalangan akar rumput kemudian dieksploitasi emosinya oleh kelompok elite. Terbukti, memang tidak ampuh. Faktanya, Dinda-Dahlan mendapat simpati massa yang meluas,” kata Mawardin sebagaimana dikutip Ntbnews.com pada Kamis (4/3/2021).

Selain itu, IDP mendapat penolakan dan kritik dari berbagai pihak karena ia berstatus sebagai perempuan yang lahir dari Dompu. Meski begitu, IDP berulang kali menegaskan bahwa dalam dirinya mengalir darah Bima, lalu berdomisi, menikah, dan berkarier di daerah tersebut.

“Saya lahir di Bima. Sudah puluhan tahun saya mendampingi suami saya. Yakni sejak menikah hingga saat ini. Dan, sampai kapan pun saya akan menjadi orang Bima. KTP saya Bima,” ujarnya saat menjawab kritik yang dilontarkan berbagai pihak atas statusnya.

Baca juga: Dinasti Politik di Kabupaten Bima: Dari Kahir, Ferry, IDP hingga Ferryandi (1)

Anak kedua dari tiga bersaudara itu juga mendapatkan kritik dari sejumlah pihak yang menilainya sebagai calon bupati yang “hanya” mendapatkan ijazah SMA dari ujian paket C pada tahun 2005. Ijazah itu pun didapatkannya setelah menikah, punya anak, dan saat ia berstatus sebagai istri bupati.

Para pendukungnya lalu berdalih, ijazah bukanlah ukuran dasar untuk menjadi kepala daerah. Hasanuddin Wahid, seorang penyokong IDP, menjawab kritik itu dengan berdalih, banyak pejabat negara, antara lain mantan Wakil Presiden RI Adam Malik, Menteri Penerangan Harmoko, serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang hanya mengantongi ijazah SMP.

Meski mendapatkan banyak “celaan” juga “kritikan”, ia yang berpasangan dengan Dahlan M. Noor mengantongi suara tertinggi: 40,11 persen. Sementara Syafrudin-Masykur HMS yang menjadi rival terkuatnya hanya meraih 28,17 persen. Pasangan lainnya, Ady Mahyudi-A. Zubair mendapatkan 21,50 persen dan Abdul Khayir-Abdul Hamid menghimpun 10,22 persen.

Praktis, IDP dinobatkan sebagai bupati perempuan pertama di NTB. Dia juga menjadi seorang kepala daerah yang “mewarisi” jabatan almarhum suaminya lewat pemilihan langsung di era Reformasi.

Dalam Bayang-Bayang Pengaruh Ferry

Kehadiran IDP dalam panggung politik di Kabupaten Bima memang tak dapat dipisahkan dengan pengaruh Ferry. Dalam beberapa kesempatan, IDP pun mengaku, pencalonan dan kemenangannya di Pilkada Kabupaten Bima sebagai salah satu ikhtiar untuk meneruskan visi serta semangat pembangunan yang telah dilakukan oleh almarhum suaminya.

Dalam Strategi Marketing Politik Pasangan Dinda-Dahlan di Kabupaten Bima-NTB, Peneliti Sosial Politik di Charta Politika Indonesia, Mawardin mengatakan, Ferry adalah bupati Bima dua periode yang mengakar di masyarakat. Ferry juga berasal dari trah bangsawan Kesultanan Bima.

“Modal ‘darah biru’ menjadi variabel penting bagi IDP bersama pasangannya, Dahlan M. Noor dalam komunikasi kampanye politiknya dengan membangkitkan romantisme masa lalu (past record),” jelas Mawardin.

Sebelum meninggal dunia, Ferry juga pernah dinobatkan sebagai sultan Bima. Ia menggantikan ayahnya, Abdul Kahir II. Mawardin lalu mengaitkan hal ini sebagai modal politik bagi IDP-Dahlan. Pasalnya, kata dia, di mata kelompok kultural, pengaruh kharismatik sultan bukanlah sekadar imajinasi romantisme masa lampau yang pasif, melainkan sumber energi kreatif untuk memperjuangkan perubahan rakyat Bima.

Mawardin menyebutkan, pengaruh ‘Ferry Effect’ tak bisa diabaikan. Para pemilih tradisional yang punya ikatan emosional dan historis dengan Ferry berpandangan, IDP adalah replika dari suaminya. Dalam beberapa baliho selama kampanye, Dinda-Dahlan pun disandingkan dengan Ferry.

“Artinya, kharisma Ferry Zulkarnain masih mendapat ruang di hati sebagian masyarakat Bima. Karena itu, suasana hati pemilih akan merasa pas dan nyaman memilih Dinda-Dahlan, tidak hanya good looking bagi kawula muda, tapi juga mencerminkan simbol kultural Bima,” jelas Mawardin.

Jejak Kepemimpinan

Selama lima tahun memimpin Kabupaten Bima, IDP menuai pujian dan kritik. Salah satunya, ia memindahkan kantor bupati ke Desa Dadibou, Kecamatan Woha. Sebelumnya, kantor tersebut berada di Kota Bima. Lalu dibakar massa yang marah karena Ferry tak kunjung mencabut izin eksplorasi tambang emas di Kecamatan Lambu.

Namun tak sedikit kritik yang dilontarkan terhadap IDP selama lima tahun menakhodai Dana Mbari. Pertama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih relatif tinggi. Di awal kepemimpinannya, pengangguran berjumlah 6.310 orang. Kemudian sempat meningkat tajam menjadi 12.070 orang pada tahun 2018. Lalu, turun ke angka 7.400 pada tahun 2020. Artinya, ada peningkatan 1.090 orang pengangguran di Kabupaten Bima jika dibandingkan dengan awal dan akhir kepemimpinan di periode pertama IDP-Dahlan.

Kedua, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima tergolong tinggi. Memang jika dibandingkan di awal-awal kepemimpinan IDP-Dahlan, terdapat penurunan angka kemiskinan. Namun tak begitu signifikan. Pada 2015, penduduk miskin berjumlah 73.710 orang atau 15,78 persen. Sementara di akhir tahun lalu jumlahnya mencapai 71.320 orang atau 14,49 persen. Selama lima tahun, keduanya hanya mampu “menyelamatkan” 2.390 orang atau 1,49 persen penduduk dari jeratan kemiskinan.

Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bima masih sangat rendah. Pada 2015, IPM tercatat 63,48. Sementara pada tahun lalu indeks tersebut meningkat 66,30. Memang terjadi peningkatan. Tetapi IPM ini masih jauh lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang sudah mencapai 71,94. Di tingkat provinsi, IPM Kabupaten Bima pun jauh di bawah Kota Bima yang telah mencapai 75,81.

Keempat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima pada tahun 2020 minus 3,49 persen. Padahal tahun 2015, daerah tersebut pernah menikmati pertumbuhan 6,36 persen. Secara umum, dari tahun ke tahun, perekonomian Kabupaten Bima selama kepemimpinan IDP tak pernah mencapai angka pertumbuhan setinggi tahun 2015, saat pemerintahan masih dipimpin Syafrudin.

Meski begitu, pada Pilkada 2020, IDP-Dahlan yang diusung mayoritas partai politik masih tetap terpilih dan menyisihkan dua calon lainnya: Syafrudin-Ady Mahyudi dan Irfan-Herman Alfa Edison. Tahun sebelumnya, IDP juga menempatkan anaknya, Muhammad Putra Ferryandi, sebagai ketua DPRD Kabupaten Bima. Belakangan muncul rumor yang beredar luas di publik, IDP menyiapkan putra sulungnya itu sebagai penggantinya untuk memimpin kabupaten tersebut lima tahun berikutnya. (*)

Penulis: Ahmad Yasin Maestro