44 Tahun Takhta, Intrik, dan Cinta Sultan Hamid

44 Tahun Takhta, Intrik, dan Cinta Sultan Hamid

banner-single
Rabu, 20 Januari 2021 09:01 WIB
Museum ASI Mbojo. (Go Trip Indonesia)

DUA setengah abad yang lampau, saat Bima masih dipenuhi dengan tradisi perbudakan, seorang laki-laki yang berusia senja meletakkan jabatan kesultanannya. Pria itu belakangan dalam periwayatan era kiwari dikenal sebagai Sultan Abdul Kadim.

Peletakan jabatan itu barangkali tidak pada waktu yang tepat karena penggantinya seorang remaja tanggung yang masih berusia 14 tahun: Sultan Abdul Hamid. Kala itu, remaja yang lahir dan dibesarkan di lingkungan kerajaan ini dinobatkan sebagai pewaris kepimpinan Bima tanpa dibarengi penyerahan kendali terhadap kekuasaan yang ditinggalkan ayahnya.

Penobatannya pada 25 November 1776 diiringi dengan gendang sakti Waro Jali. Pada saat bersamaan diadakan upacara kikir gigi. Upacara adat pun mewarnai peletakan kekuasaan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah para sultan terdahulu. Dengan mengenakan kain gantungan yang didatangkan di luar kota sebagai perhiasan istana, Sultan Hamid menandatangani dokumen resmi yang menandai kekuasaan kerajaan telah beralih ke tangannya.

Usianya yang masih sangat belia membuat ia tak dapat memimpin dan mengendalikan kekuasaan Kerajaan Bima yang masih rentan diserang oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya seperti Dompu, Sanggar, Tambora, Kore, Papekat, dan Sumbawa. Sehingga tampuk kepemimpinan dan kekuasaan diberikan sementara kepada Patih Kerajaan Bima, Tureli Donggo.

Kekuasaan Kerajaan Bima membentang di Batu Pahat, Bolo, Belo, Monta, Parado, Wera, dan Sape. Lalu sebagian di Pulau Flores (Manggarai) dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Suryadi, dalam catatannya yang dimuat di buku Iman dan Diplomasi, Serpihan Sejarah Kerajaan Bima, menyebut Bima sebagai kerajaan lokal yang penting di Indonesia timur. Kerajaan Bima berada di wilayah yang sangat strategis. Terletak di jalur perdagangan dari Malaka ke Maluku.

Lebih lanjut, Suryadi menjelaskan, dalam sumber-sumber Jawa Kuno disebutkan bahwa pelabuhan Bima sudah disinggahi kapal-kapal dagang sejak abad ke-10 Masehi. Nama Bima pun sudah disebut-sebut dalam catatan para pelaut Eropa yang sejak abad ke-16 sudah berlayar ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah.

Chambert-Loir dan Salahuddin sebagaimana dikutip Suryadi, menjelaskan, sistem administrasi Kerajaan Bima dipengaruhi oleh sistem Makassar. Sultan adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Raja Bicara adalah wazir yang kadang kala dialah yang sebenarnya memerintah. Kedua raja tersebut memimpin sebuah majelis adat yang terdiri atas puluhan pegawai tinggi. Dalam istilah modern, para pegawai itu dipimpin oleh sejumlah menteri (tureli). Di masa kepemimpinan Sultan Hamid, Kerajaan Bima memiliki enam tureli. Ada pula para gubernur atau jeneli. Jumlahnya pun ada enam. Kemudian ada penanggung jawab atas protokol dan keamanan (bumi luma) serta para wakil golongan-golongan masyarakat. Majelis itu terbagi atas tiga badan: Sara Sara, Sara Tua, dan Sara Hukum atau dikenal di era modern sebagai badan eksekutif, legislatif, dan agama.

Kepala kampung (gelarang) adalah otoritas yang berada di strata paling bawah di tingkat desa. Tapi Suryadi menafsirkan jabatan ini berada di luar sistem formal administrasi kerajaan. Namun bila ada kejadian-kejadian penting di istana menyangkut pergantian kekuasaan, para gelarang wajib atau merasa terpanggil untuk hadir. Demi menunjukkan kesetiaan mereka kepada sultan dan kerajaan.

Kelas-kelas sosial dalam masyarakat Bima tersusun ketat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, struktur penduduk Bima terbagi atas tiga golongan dengan pemisahan amat ketat: kaum bangsawan (ruma dan rao), orang-orang biasa atau merdeka, dan budak. Secara horizontal, masyarakat Bima terbagi atas beberapa golongan yang sering disebut jumlahnya 44 golongan. Golongan-golongan itu berasal dari marga-marga lama. Masing-masing memiliki kewajiban tertentu. Penandanya, hubungan dengan sultan.

Tampuk Kekuasaan

Pada 26 Mei 1792, Sultan Hamid yang sudah berusia 30 tahun berkunjung ke Ujung Pandang (Makassar) untuk bertemu dengan Gubernur Celebes, Willem Beth. Kunjungan itu melibatkan 52 perahu untuk sowan kepada Kompeni tersebut karena ia sudah resmi memegang mahkota Kerajaan Bima.

Kunjungan itu tergolong monumental. Sebab, Sultan Hamid diterima di dalam benteng Rotterdam melalui prosedur protokoler. Ia dijemput terlebih dahulu oleh juru bicara yang mewakili Gubernur Celebes. Kemudian dibuatlah perjanjian untuk bertemu dengan Gubernur Beth.

Dalam buku Iman dan Diplomasi, Serpihan Sejarah Kerajaan Bima, Suryadi mengungkapkan, Sultan Hamid membawa beberapa hadiah untuk Gubernur Beth, di antaranya 10 orang budak dan lima pikul lilin. Dari perahunya yang bersandar di pelabuhan, Sultan Hamid dinaikkan ke atas kereta kuda. Lalu diarak sampai ke pintu Benteng Rotterdam. Arak-arakan yang diiringi bunyi-bunyian itu mengundang perhatian banyak orang.

Saat itu, Sultan Hamid memang mewarisi takhta Kerajaan Bima yang sudah berada dalam pengaruh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Pada 9 Februari 1765, Sultan Kadim, ayah dari Sultan Hamid, bersama lima raja dari Pulau Sumbawa menandatangani kontrak perjanjian dengan petinggi VOC di Makassar, Cornelis Sinkelaar, yang mewakili atasannya di Batavia (saat ini Jakarta), Petrus Albertus van der Parra.

Sebelumnya, pada 8 Desember 1669, VOC yang diwakili Admiral Speelman menandatangani kontrak perjanjian dengan Sultan Bima, Abdul Khair Sirajuddin (1640-1682). Penyebabnya, Bima membantu Kerajaan Gowa dalam melawan VOC. Saat itu, Kerajaan Gowa yang dipimpin Sultan Hasanuddin dikalahkan VOC. Akibatnya, Bima dipisahkan secara politis dari Gowa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Bongaya (1667).

Dalam perjanjian tahun 1669 tersebut, Bima ditekan agar memberi konsesi kepada VOC untuk berdagang di wilayah kedaulatannya. Kontrak ini melapangkan jalan bagi Kompeni untuk melakukan penetrasi politik dan ekonomi lebih dalam lagi ke Kerajaan Bima. Kontrak yang berisi 21 pasal itu semakin mengikat Bima. Salah satu ketetapannya, Bima dan lima kerajaan tetangganya harus membantu VOC jika berperang dengan musuh-musuhnya. Kontrak itu juga menyebutkan, setiap pergantian sultan dari enam kerajaan di Pulau Sumbawa itu harus dilaporkan kepada Kompeni.

Hal inilah yang memaksa Sultan Hamid dalam usianya yang masih muda harus berlayar bersama pengiringnya ke Makassar. Mereka bertaruh nyawa karena diadang gelombang besar dan gosong-gosong karang di antara gugus Kepulauan Bala-Balakang/Kepulauan Tengah dan Liukang Tengaya/Kepulauan Sabalana di Laut Flores. Iring-iringan perahu Bima yang membawa Sultan Hamid itu mengalami banyak hambatan di jalan. Usaha ini bertujuan mendapatkan “restu” dan pengesahan dirinya sebagai Sultan Bima dari Gubernur Beth.

Tujuh tahun setelah kunjungan Sultan Hamid ke Makassar itu, VOC dibubarkan. Kemudian Bima berada dalam sistem administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Di bawah kekuasaan Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden (Gubernur Sulawesi dan daerah-daerah bawahannya) yang berkedudukan di Makassar. Wilayah kekuasaannya meliputi Indonesia tengah dan pulau-pulau Sunda Kecil (NTB dan NTT saat ini) yang dibagi atas beberapa residensi. Di pulau-pulau utama ditempatkan residen dan fetor untuk mewakili kepentingan Kompeni. Belakangan, di situ ditugaskan pula seorang komandan militer, asisten residen, atau gezaghebber. Secara administratif, status Bima kemudian menjadi onderafdeling dari Residentie Timor en Onderhoorigheden.

Pasang Surut Hubungan

Sultan Hamid mewarisi kekuasaan di Kerajaan Bima selama 44 tahun. Ia merupakan sultan yang paling lama berkuasa dibandingkan sultan-sultan sebelumnya. Dia menjadi sultan dalam dua periodesasi penguasaan Bima oleh VOC dan suksesornya, Belanda. Selama kepemimpinannya, terdapat 10 Gubernur Jenderal dari VOC dan Belanda yang saling bergantian mengendalikan raja-raja di Pulau Sumbawa.

Pada masa kekuasaan Sultan Hamid, hubungan Bima-Belanda sangat erat. Sultan pun berusaha menjaga hubungan dengan pejabat-pejabat Kompeni. Ketika Johannes Siberg diangkat menjadi Gubernur Jenderal menggantikan Van Overstraten tahun 1801, Sultan Hamid mengirim ucapan selamat kepadanya. Rupanya Sultan Hamid sudah mengenal Siberg saat dia bertugas di Semarang.

Sebagaimana halnya kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara pada abad ke-18 dan 19, kepentingan Kerajaan Bima mencari sandaran patron kepada Belanda yang menguasai teknologi senjata perang adalah untuk menjaga kedaulatannya yang sering dirongrong oleh bajak laut atau diserang kerajaan-kerajaan tetangganya.

Dari 33 surat Sultan Hamid ke Kompeni, salah satu topik pentingnya adalah pasokan senjata berupa senapan, pistol, meriam, obat bedil/mesiu, dan timah. Ia meminta senjata-senjata tersebut ke Belanda, yang biasanya diperoleh dengan cara menghutang atau membarternya dengan kayu sepang.

Sikap kompromistis Sultan Hamid sangat jelas dari berbagai suratnya. Tetapi pada situasi tertentu, ia memperlihatkan pendiriannya. Gubernur Beth pernah menanyakan perseteruan Sultan Hamid dengan Jeneli Sape. Sultan dengan tegas mengaku tidak mau memaafkan saudara seayahnya itu. Pasalnya, pada 1790 Jeneli berusaha mengudeta Sultan Hamid. Tetapi usaha itu gagal. Jeneli kemudian melarikan diri ke Manggarai.

Gubernur Beth berusaha mendamaikan keduanya. Ketika Juru Bahasa berusaha mempertemukan Sultan Hamid dan saudaranya yang telah meminta ampun itu, dia pun menolaknya. Ia menganggap Jeneli telah melanggar adat resam yang dihormati di Tanah Bima. Sultan Hamid mengatakan, aksi makar saudaranya itu suatu kesalahan fatal yang sulit dimaafkannya.

Meski telah menancapkan pengaruhnya, cengkeraman kekuasaan Belanda terhadap raja-raja di Pulau Sumbawa tidak berjalan mulus. Dalam setiap periodenya terjadi pasang surut hubungan antara penguasa Batavia dan raja-raja di pulau tersebut.

Pada akhir abad ke-18, terjadi konflik antara Kerajaan Bima dan Kerajaan Sumbawa yang melibatkan Residen Belanda di Bima. Boleh jadi hal ini mempengaruhi hubungan Bima-Kompeni. Chambert-Loir menyebutkan, terjadi keributan antara Kerajaan Bima dan Kerajaan Sumbawa pada 1796. Waktu itu terjadi sengketa dengan Residen Belanda di Bima karena Sultan Hamid menyita alat-alat Kerajaan Sumbawa. Sebab, kerajaan tersebut dinilai masih memiliki banyak hutang dari Kerajaan Bima. Namun akhirnya alat-alat Kerajaan Sumbawa dikembalikan.

Pada periode akhir kekuasaan Sultan Hamid, kontestasi politik Hindia Belanda berubah secara signifikan. Besar kemungkinan haluan politik Bima telah berubah pula menjelang masuknya Inggris di kawasan Nusantara. Bima yang dulu merdeka mengelola perdagangannya merasa lebih mendapat kebebasan hubungan dengan Inggris daripada dengan Belanda yang terkenal suka mengatur, suka mengikat secara politis jika membuat perjanjian dengan raja-raja lokal dan suka mencampuri urusan politik internal kerajaan-kerajaan lokal tersebut.

Sejak berkunjung ke Makassar, Belanda telah memperingatkan Sultan Hamid agar tidak memberi peluang kepada Inggris untuk mendekati Bima. Padahal saat itu ia sudah berniat keluar dari pengaruh Belanda. Pada tahun 1792, kapal-kapal Inggris singgah di Sumbawa. Rupanya Sultan Hamid mencoba membuat kontak dengan rival dagang Belanda itu.

Tetapi usaha itu lekas tercium oleh Batavia. Gubernur Jenderal Arnold Alting langsung mengirim surat kepada Sultan Hamid. Isinya menegur sang sultan agar tak berdagang dengan Inggris. Ia pun mengakui usahanya membangun hubungan dengan Inggris. Namun Sultan Hamid berjanji tidak akan mengulanginya.

“Sultan Abdul Hamid juga meyakinkan Gubernur Jenderal Alting bahwa Bima tetap setia kepada Batavia dan tetap berpegang pada kontrak perjanjian yang sudah dibuat antara Bima dengan Kompeni,” jelas Suryadi dalam Iman dan Diplomasi, Serpihan Sejarah Kerajaan Bima.

Penerus Kerajaan

Sultan Hamid merupakan sultan ke-9 Bima yang memerintah tahun 1773-1817. Ia menggantikan ayahnya, Sultan Kadim, yang mangkat pada 31 Agustus 1773.

Ia menikah beberapa kali. Dalam Syair Kerajaan Bima disebutkan bahwa sultan memiliki sejumlah selir atau istri-istri dari golongan orang biasa yang tidak boleh menyandang status kebangsawanan.

Dalam Bo’ Bumi Luma Rasanae disebutkan, Sultan Hamid menikah sebanyak tiga kali. Perkawinan pertama tidak membuahkan keturunan. Kemudian pada tahun 1791, ia menikahi Masiki Safiyatuddin, putri sulung Raja Sumbawa, Harun Al-Rasyid Ibnu Hasanuddin Datu Bodi. Masiki kemudian menjadi Sultanah Sumbawa menggantikan ayahnya yang mangkat pada 9 Juli 1791. Ratu Masiki turun takhta pada 26 Oktober 1795 tanpa memberikan anak kepada Sultan Hamid.

Lalu, dia mempersunting adik perempuan Ratu Masiki yang bernama Datu Giri pada 1795. Dari perkawinan ini, lahirlah Ismail (Raja Muda) yang kelak menggantikan ayahnya menjadi Sultan Bima. Istri ketiga Sultan Hamid bernama H.H. Sultanah Rantai Patola. Tak ada penjelasan detail terkait asal-usul perempuan tersebut. Ia wafat pada 13 Maret 1829.

Selain itu, Sultan Hamid menikahi empat “perempuan biasa” tanpa memberikan status kebangsawanan kepada mereka. Dalam beberapa sumber, istri-istrinya ini adalah selir. Mereka antara lain Siti Tifa yang disebut berasal dari Kerajaan Sumbawa, Siti Lima, Siti Mida, dan Siti Niati. Hanya dari Siti Tifa ia mendapat seorang anak perempuan yang lahir pada 9 Desember 1797. Anak itu diberi nama Siti Jamila Bumi Kaka.

Sultan Hamid mangkat tanggal 24 Juni 1819 pada pukul 19.00 Wita. Sumber lain menyebut ia meninggal pada 14 Juli 1817. Dikisahkan, suasana duka menyelimuti kedua anaknya, Ismail dan Siti Jamila, serta para gundik, petinggi kerajaan, dan rakyat Bima saat Sultan Hamid meninggal dunia.

Ia sudah menderita sakit parah sejak tahun-tahun terakhir sebelum mangkat. Tidak cukup jelas penyakit apa yang dideritanya. Namun penyakit di bagian perut dan kepalanya tak bisa disembuhkan menjelang Sultan Hamid mangkat. Dalam Iman dan Diplomasi, Serpihan Sejarah Kerajaan Bima, Suryadi mengatakan, penyakit yang diderita Sultan Hamid mungkin ada hubungannya dengan bencana besar akibat letusan Gunung Tambora pada April 1815.

Suryadi berpendapat, setelah bencana alam itu, Sultan Hamid tampaknya mulai sakit-sakitan. Ia bersama rakyatnya menderita karena bencana itu. Letusan Gunung Tambora menghancurkan lingkungan alam dan sosial Pulau Sumbawa, sehingga mengakibatkan rakyat Bima dan lima kerajaan di Pulau Sumbawa (Dompu, Sumbawa, Sanggar, Tambora, dan Papekat) sangat menderita. Bahkan Kerajaan Tambora dan Kerajaan Papekat yang berada di lereng gunung itu lenyap ditelan lahar panas.

Bima mengalami krisis pangan dan kerusakan alam yang hebat. Hal ini tentunya menjadi beban pikiran bagi Sultan Hamid. Pasalnya, hampir separuh penduduk Bima meninggal dunia, baik karena efek langsung letusan Gunung Tambora maupun akibat penyakit yang muncul setelahnya. Berbagai penyakit seperti sampar, berjangkit akibat kerusakan lingkungan dan mayat-mayat membusuk tak terkuburkan.

Di tahun-tahun terakhir masa kekuasaan Sultan Hamid, rakyat Bima dan penguasanya betul-betul mendapat cobaan berat. Kelaparan mendera penduduk karena pertanian hancur akibat hama dan minimnya sinar matahari setelah langit diliputi awan hitam dalam waktu hampir setahun, sehingga Sultan Hamid menanggung beban fisik dan mental luar biasa.

Setelah disembahyangkan oleh ribuan orang di Masjid Bima, jenazahnya dimakamkan di belakang masjid yang dibangunnya sendiri berdekatan dengan makam Ratu Masiki. Setelah Sultan Hamid mangkat, Wazir Kerajaan Bima, Tureli Donggo, dengan resmi mengukuhkan putranya, Ismail, sebagai Sultan Bima selanjutnya. (*)

Penulis: Ahmad Yasin Maestro