11 WNI di Malaysia Jadi Korban Eksploitasi, hanya Digaji Rp 35 Ribu Per Hari

11 WNI di Malaysia Jadi Korban Eksploitasi, hanya Digaji Rp 35 Ribu Per Hari

fc5969c4-da31-4d95-a0b7-014752da59ef
Minggu, 2 Mei 2021 10:05 WIB
Ilustrasi

Jakarta, Ntbnews.com – Sebanyak 11 perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban eksploitasi kerja oleh majikan di sebuah restoran di Klang, Selangor, Malaysia.

Mereka adalah bagian dari total 22 WNA yang diselamatkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Divisi Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (ATIPSOM).

Menurut keterangan pers Koordinator Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar, operasi penyelamatan itu melibatkan Badan Reserse Kriminal Bukit Aman (CID) dan Satgas Dewan Anti Perdagangan Manusia (MAPO) Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia.

Seluruh korban, termasuk 11 perempuan WNI, saat ini berada di tempat khusus yang dilindungi PDRM. Demikian menurut keterangan pers yang diterima pada Jumat (30/4/2021) lalu.

Operasi penyelamatan yang dipimpin oleh Divisi ATIPSOM PDRM dilakukan pada 29 April dini hari. Dalam operasi tersebut, Divisi ATIPSOM PDRM juga menangkap tiga lelaki warga lokal berusia 29 hingga 60 tahun yang diduga merupakan majikan dan penjaga restoran atau asrama.

Menurut keterangan PDRM, diduga para korban mengalami eksploitasi kerja berupa penerapan jam kerja yang melebihi batas, tidak diberikan libur kerja dan penggunaan ponsel harus seizin majikan.

Selain itu, para pekerja migran itu dibayar dengan upah sangat rendah, yakni hanya 10 Ringgit Malaysia per hari (sekitar Rp 35 ribu).

Hal itu tidak sesuai dengan janji pemberian gaji sebesar 1.500 Ringgit Malaysia per bulan (sekitar Rp 5,2 juta). Para korban juga dikurung di asrama.

Mereka pun diancam akan dihukm secara fisik oleh majikan apabila ketahuan kabur dari asrama.

PDRM menjerat para pelaku dengan Pasal 13 Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran (Atipsom) 2007, Pasal 55B Undang-Undang Imigrasi 1959/63 dan Pasal 12 (1) (f) Undang-Undang Paspor 1966.

KBRI lantas melakukan koordinasi dengan Divisi ATIPSOM PDRM untuk memastikan keberadaan dan kondisi para WNI. Mereka juga meminta akses kekonsuleran kepada PDRM guna mengunjungi para korban.

Selanjutnya KBRI berjanji akan terus mengawal proses hukum terhadap pelaku demi keadilan. KBRI juga akan memastikan hak-hak para korban dipenuhi.

KBRI mengapresiasi tindakan cepat dan pro-aktif Divisi ATIPSOM PDRM dalam menyelamatkan korban eksploitasi. Namun di sisi lain, terungkapnya beberapa kasus eksploitasi dan penyiksaan menunjukkan perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia jauh dari yang diharapkan.

Pemerintah Indonesia berharap Malaysia memberikan jaminan perlindungan kepada para pekerja migran, seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada 5 Februari lalu. (cnn/lb)