Wali Kota Bima: Media Massa Punya Tugas Mencerahkan Publik

Wali Kota Bima: Media Massa Punya Tugas Mencerahkan Publik

Selasa, 10 Agustus 2021 16:08 WIB
Muhammad Lutfi

Kota Bima, ntbnews.com – Wali Kota Bima Muhammad Lutfi bercerita tentang banyak hal, di antaranya pengalamannya saat membesarkan media cetak di Jakarta pada 1998 hingga 2009, kiat membesarkan media, dan berbagai tugas penting media massa di era kiwari.

Ia mengaku memiliki pengalaman yang relatif panjang dalam membangun media. Segera setelah Soeharto lengser dari kekuasaannya, dia menginisiasi pembentukan media cetak di Jakarta.

Kala itu, dia bersama rekan-rekannya konsen dalam bidang politik. Ia pun mengeluarkan dana setiap bulan Rp 200 juta untuk menghidupkan media tersebut. “Memang untuk media cetak ini butuh biaya besar,” jelasnya, Senin (9/8/2021) malam.

Lewat media tersebut, ia mendidik para juniornya untuk bekerja secara profesional sebagai awak media. Hasilnya, setelah media yang dibangunnya tak lagi beroperasi, mereka bisa berkiprah di media-media ternama di Tanah Air.

“Itu salah satu manfaat yang saya rasa penting. Mendidik dan mengumpulkan mereka dalam satu wadah, kemudian berkiprah di media-media ternama,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu menyebutkan, media massa saat ini memiliki tantangan di tengah arus informasi di media sosial yang acap dipenuhi hoaks dan fitnah.

Karena itu, kata dia, kerja-kerja jurnalistik perlu dibangun dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang benar-benar dapat dibuktikan validitasnya.

“Masyarakat kita sekarang sudah banyak yang memanfaatkan media sosial. Jadi, tugas media tidak hanya menyebarkan informasi. Tapi juga memberikan pencerahan kepada publik,” ucapnya.

Selain itu, dia menyarankan media massa untuk cermat dalam memilih narasumber. Pasalnya, narasumber akan membentuk citra media.

“Pilihlah narasumber yang sudah teruji kualitasnya dan diakui publik dari segi integritasnya,” saran dia.

Lutfi mengaku sangat terbuka dengan kritik dari media massa. Hanya saja, ia berpesan, kritik harus dibangun dengan data yang digali dari berbagai sumber.

“Misalnya dengan meminta pendapat dari pengamat-pengamat yang memiliki kemampuan yang telah teruji di publik. Mereka bisa dijadikan narasumber untuk memberikan masukan kepada pemerintah,” sarannya. (ln)