MATARAM, ntbnews.com – Jagat maya kembali digemparkan dengan beredarnya video viral tentang perkawinan anak di salah satu wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Peristiwa ini memicu keprihatinan publik dan mengangkat kembali isu krusial seputar efektivitas perlindungan anak dan lemahnya pengawasan sosial di daerah tersebut.
NTB selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Meskipun pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program pencegahan, mulai dari edukasi di sekolah hingga kerja sama dengan tokoh masyarakat, praktik perkawinan anak masih kerap dianggap hal yang lumrah oleh sebagian warga.
Dampak Serius Perkawinan Anak
Perkawinan anak bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga mengancam masa depan anak-anak, terutama perempuan.
Risiko yang ditimbulkan meliputi putus sekolah, kehamilan di usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga terjebak dalam kemiskinan struktural antar generasi.
Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 581 kasus perkawinan anak.
Aktivis Perempuan: Kita Tidak Bisa Hanya Reaktif Saat Kasus Viral
Aktivis perempuan NTB, Ira Apryanthi, mengungkapkan kekhawatirannya atas kejadian ini. Ia menyebut bahwa kasus viral ini bukanlah yang pertama dan kemungkinan besar bukan yang terakhir.
“Ini alarm keras bagi semua pemangku kepentingan — pemerintah, tokoh agama, pendidik, dan keluarga — bahwa sistem perlindungan anak kita belum bekerja maksimal. Kita tidak bisa hanya reaktif ketika kasus viral, tapi harus mulai serius membangun sistem pencegahan dan pendampingan yang berkelanjutan,” ujar Ira kepada awak media pada Sabtu (24/5/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan anak muda dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
“Kita harus libatkan remaja dan anak-anak sebagai agen perubahan. Mereka harus tahu hak-haknya, berani bicara, dan punya ruang aman untuk tumbuh tanpa tekanan menikah dini. Jika tidak, kita akan terus mengulang lingkaran yang sama,” tegasnya.
Evaluasi Menyeluruh Perlindungan Anak di NTB
Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi pemerintah NTB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi perlindungan anak.
Pendekatan lintas sektor — meliputi hukum, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya — dinilai sangat diperlukan agar solusi yang diambil dapat menyasar akar masalah seperti norma sosial, tekanan ekonomi, dan ketimpangan gender.
Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan tokoh agama sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak.
Masa depan NTB dan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana generasi muda dilindungi dan diberdayakan hari ini. (*)
