Mataram, ntbnews.com – Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat (IMM) Miftahul Khair menilai Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah setelah tiga tahun memimpin NTB.
“Kami di DPD IMM melihat ada dua sisi dalam kepemimpinan Zul-Rohmi ini. Satu sisi, ada program-program unggulan yang memang secara aplikasi langsung ke masyarakat,” kata Khair pada Jumat (17/9/2021) malam.
Ia mengatakan, Zul-Rohmi menonjolkan beasiswa luar negeri selama menakhodai NTB. Selama tiga tahun terakhir, memang banyak anak muda NTB yang kembali mengabdi ke provinsi ini setelah menimba ilmu di luar negeri lewat beasiswa dari Pemprov NTB.
Meski belum menunjukkan hasil yang membawa perubahan besar bagi daerah, program beasiswa ini telah meningkatkan SDM di NTB
“Tetapi di sisi lain, ada hal yang perlu dievaluasi dalam program beasiswa luar negeri ini. Misalnya keluhan-keluhan mahasiswa di luar negeri yang belum terakomodasi dengan baik,” katanya.
Ia mencontohkan keluhan yang datang dari mahasiswa NTB yang kuliah di Malaysia dan Polandia yang belum mendapatkan respons maksimal dari Pemprov NTB.
Selain itu, Khair juga merespons program NTB bebas sampah (zero waste) yang digagas Zul-Rohmi. Ia mengatakan, pelaksanaan program tersebut memerlukan keterlibatan para pemuda untuk merealisasikannya, seperti organisasi kepemudaan dan pemuda-pemuda desa. Mereka dapat diajak dan dilibatkan sebagai duta NTB bebas sampah.
“Sehingga NTB ini tidak hanya bebas sampah, tapi juga sampah itu didaur ulang untuk dikapitalisasi,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, selama dua tahun terakhir, ekonomi kabupaten/kota di NTB anjlok karena pandemi Covid-19. Begitu juga dengan provinsi ini. Hal itu ditunjukkan dengan peminjaman dana Rp 750 miliar dari salah satu perusahaan.
Pemprov NTB beralasan, sebagian dari dana ratusan miliar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung Sirkuit Mandalika agar dapat digunakan di ajang bergengsi tahun depan.
“Tetapi harusnya di tengah pandemi ini, harus ada pola-pola yang diambil supaya ekonomi masyarakat terus berkembang,” sarannya.
Khair mengatakan, Pemprov NTB memang mengambil sejumlah langkah selama pandemi untuk mendukung UMKM. Namun hal itu belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Sebagian masyarakat merasa tak mendapatkan efek positif dari program pemerintah daerah selama dua tahun terakhir. “Hal itu dirasakan mahasiswa. UKT mereka tidak ada perubahan. Tetap sama seperti dulu,” katanya.
Dia juga menyoal pembabatan hutan selama kepemimpinan Zul-Rohmi. Hutan-hutan di Pulau Sumbawa pun gundul. Mestinya, gubernur dan wakil gubernur mengambil langkah tegas dalam merespons masalah ini.
“Perlu diajak tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda untuk melakukan reboisasi. Ada pola tertentu yang diambil untuk mengembalikan hutan di Pulau Sumbawa,” sarannya.
Hal lain, Khair mempersoalkan persyaratan tes PCR, antigen, dan vaksinasi sebagai syarat penerbangan antar daerah di Indonesia.
Apalagi biaya PCR masih relatif mahal: Rp 550 ribu. Ia menyarankan agar setiap orang yang telah mengikuti vaksinasi tak disyaratkan lagi untuk melakukan PCR atau antigen.
Kemudian, ia mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM untuk menghadapi MotoGP 2022.
“Apa yang sudah dilakukan? Ini kan masih kalang kabut untuk menyambut orang luar,” katanya.
Selain itu, Khair menyarankan pemerintah menyiapkan dan mendukung UMKM yang bisa menyiapkan produk-produk khas daerah untuk menyambut MotoGP tahun depan.
“Supaya nanti kalau orang luar datang ke Lombok, ada suasana berbeda yang berkesan gitu,” ucapnya.
Dia juga meminta Zul-Rohmi lebih maksimal dalam merespons keluhan-keluhan para petani bawang dan jagung di NTB. Umumnya, para petani mengeluhkan harga yang tidak stabil di masa panen.
Ia mencontohkan harga bawang yang acap kali turun saat panen. Padahal, para petani mengharapkan harga tinggi untuk menutupi biaya perawatan yang relatif mahal.
Pemprov NTB, kata dia, perlu mengambil sejumlah langkah. Salah satunya menyusun dan menetapkan aturan standar harga bawang dan jagung.
“Sehingga harga bawang dan jagung itu bisa tetap stabil,” ujarnya.
Terakhir, Khair meminta Zul-Rohmi menyosialisasikan program industrialisasi di bidang pertanian. Pasalnya, masih banyak petani yang belum memahami ide tersebut.
“Masyarakat kan masih beranggapan industrialisasi itu hal besar. Padahal bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya petani bawang. Hasilnya langsung dijual begitu saja,” katanya.
Kata dia, para petani melalui UMKM perlu didukung oleh Pemprov NTB untuk menghasilkan produk dari hasil pertanian mereka.
“Ini perlu didukung dan didorong oleh pemerintah di sisa kepemimpinan dua tahun ini,” pungkasnya. (ln)
