Mataram, ntbnews.com – Pustakawan Nusa Tenggara Barat (NTB) Amir Anwar mengakui tingkat literasi masyarakat provinsi tersebut masih rendah dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, indeks literasi masyarakat NTB pun berjalan di tempat (stagnan). Posisinya masih rendah. Secara nasional, pada tahun 2020 NTB menempati posisi ke-25.
“Masih dibutuhkan energi yang besar untuk meningkatkannya,” kata Amir kepada ntbnews.com pada Jumat (27/8/2021) siang.
Dia menyebutkan, banyak faktor yang menyebabkan literasi masyarakat masih rendah. Pertama, ketersediakaan bahan bacaan yang masih minim dibandingkan jumlah penduduk di NTB.
“Baik bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, sekolah, maupun di desa, masih jauh (lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk),” ungkapnya.
Kedua, peran orang tua. Sebagian orang tua tak menyediakan bahan bacaan sehingga anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk bermain gadget dan game.
“Banyak kendala juga sih. Kalau ekonominya kurang kan enggak mungkin menyediakan bahan bacaan,” katanya.
Dalam kondisi demikian, pemerintah dapat mengambil peran. Salah satunya dengan menyediakan perpustakaan keliling.
Program peningkatan literasi, lanjut dia, sejatinya telah dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti memberikan bantuan-bantuan buku kepada desa-desa di NTB.
“Seluruh desa di NTB ini sudah mendapatkan bantuan buku. Namun belum dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik. Karena tumbuhnya perpustakaan di desa itu tergantung kesungguhan dari kepala desa,” jelasnya.
Amir mengatakan, banyak ruang yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk mengembangkan perpustakaan. Apalagi setiap desa memiliki anggaran yang relatif besar yang berasal dari dana desa.
“Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi pengelola perpustakaan desa juga selalu kita berikan. Namun, dua tahun ini enggak dilaksanakan karena pandemi corona,” ucapnya.
Saat ini, kata Amir, banyak pegiat literasi yang membangun komunitas-komunitas yang dapat diajak berkolaborasi oleh pemerintah. Di NTB, terdapat konsorsium yang membawahi 96 komunitas literasi.
“Tidak cukup dengan itu untuk meningkatkan indeks literasi. Perlu upaya masif dari berbagai pihak,” sebutnya.
Ia mencontohkan Kota Surabaya. Ibu kota Provinsi Jawa Timur tersebut memanfaatkan momen-momen yang ada untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Pemerintah mendatangkan perpustakaan keliling di tempat-tempat keramaian. Di NTB, hal serupa dapat dilakukan seperti di Taman Bumi Gora.
“Kita juga bisa meniru itu. Menghadirkan perpustakaan keliling supaya masyarakat bisa mengakses bahan bacaan,” sarannya.
Sejatinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB sudah memiliki sarana yang memadai untuk menjalankan perpustakaan keliling.
Dua hari yang lalu, sebut dia, dinas tersebut telah meluncurkan Kafe Literasi Keliling. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB memodifikasi mobil menjadi kafe literasi. Mobil itu akan melayani masyarakat di tempat-tempat umum yang relatif ramai pengunjung.
“Salah satunya nanti ada Kafe Literasi Keliling di Taman Sangkareang,” jelasnya.
Selain itu, untuk memudahkan masyarakat mengakses bahan bacaan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan platform digital.
“Ada aplikasi e-book yang kita sebut sekarang dengan NTB Elit. Dua hari yang lalu kita launching. Bisa dilihat dan di-download di Play Store,” bebernya.
Upaya meningkatkan literasi masyarakat NTB merupakan tugas bersama. Tak hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Kalau hanya mengandalkan pemerintah, kapan mau maju? Pemerintah kan punya banyak keterbatasan: anggaran, SDM, fasilitas, dan keterjangkauan melayani masyarakat. Makanya lembaga-lembaga lain juga harus bergerak bersama pemerintah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
