MATARAM, ntbnews.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat program unggulan Desa Berdaya sebagai bagian dari strategi utama menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.
Program ini menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh.
Dalam pelaksanaannya, Desa Berdaya NTB akan menyasar 1.021 desa yang tersebar di delapan kabupaten. Fokus utama program ini mencakup tiga hal: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan berbasis industri pertanian, dan pengembangan desa wisata menuju NTB sebagai destinasi berkelas dunia.
Pemetaan Potensi Desa Masih Lemah
Menurut Sekretaris Dinas PMPD Dukcapil NTB, Teguh Gatot Yuwono, saat ini masih banyak desa yang belum maksimal dalam memetakan potensi sumber daya alamnya.
“Saat ini pemerintah desa masih kurang melakukan pemetaan terhadap sumber daya alam yang ada, sehingga penting bagi pemerintah provinsi dengan program Desa Berdaya untuk membantu desa dalam rangka pemetaan, pengembangan, sampai produksi dan pemasaran,” jelas Teguh, Kamis (12/6/2025).
Lebih lanjut, Teguh menyebutkan bahwa terdapat 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem di NTB yang menjadi prioritas dalam program ini.
Strategi Pemberdayaan Lokal dan Inisiasi dari Masyarakat
Firmansyah, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, menambahkan bahwa program Desa Berdaya diarahkan untuk memperkuat peran desa dalam membangun berbasis potensi lokal.
“Ada dua langkah utama dalam membangun desa, pertama menyelesaikan masalah yang ada di desa, kemudian meningkatkan atau mengoptimalkan potensi keunggulan yang ada di sana,” ujar Firmansyah.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan program ini.
“Pemerintah mengurangi inisiasi yang bersifat kelembagaan, kita ingin ada inisiasi dari masyarakat,” tegasnya.
Harapan NTB Bebas Kemiskinan Ekstrem 2029
Program ini juga akan diikuti dengan pendampingan, perencanaan pembangunan, serta bantuan keuangan khusus sesuai kebutuhan dan kondisi tiap desa.
Firmansyah optimis bahwa strategi yang menyeluruh ini dapat mendorong penurunan angka kemiskinan di NTB secara signifikan.
“Lima tahun ke depan kami berharap angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat berada di bawah satu digit atau di bawah 10 persen. Kalau memperhatikan tren ini, kami punya keyakinan bisa dicapai,” katanya. (*)
