MATARAM, ntbnews.com – Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi dinamika yang cukup menantang. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar 0,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama penurunan tajam aktivitas ekspor tambang dan lemahnya kinerja perdagangan internasional.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengungkapkan bahwa penurunan ekspor menjadi salah satu tantangan utama bagi perekonomian daerah.
“Ekspor mengalami penurunan sangat signifikan hingga -96,02 persen secara tahunan. Impor juga turun sebesar -57,86 persen (yoy),” jelas Ratih dalam keterangan resminya, Jumat (25/4/2025).
Meski berada dalam tekanan, perekonomian NTB masih menunjukkan titik terang, terutama dari sisi pengendalian inflasi. Inflasi NTB tercatat stabil di angka 1,15 persen, masih dalam batas aman target nasional.
Tidak hanya itu, indikator sosial di NTB juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,73 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,1, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan IPM adalah sinyal positif bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai membuahkan hasil,” tambah Ratih.
Namun, Ratih menyoroti pentingnya optimalisasi belanja pemerintah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut, realisasi belanja pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan agar memberikan dampak nyata pada perekonomian lokal.
“Pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan PAD melalui perbaikan basis data wajib pajak dan penyesuaian regulasi retribusi. Kemandirian fiskal yang kuat akan memberikan ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan,” ujarnya.
Strategi Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB
Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah strategi utama untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu fokus utamanya adalah revitalisasi sektor perdagangan dan industri.
Pemerintah tengah mengupayakan pengurangan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan mempercepat hilirisasi komoditas lokal serta memperkuat kapasitas ekspor UKM dan IKM.
Strategi lain yang diterapkan adalah penguatan dampak operasi pemerintah, yang menekankan pentingnya efektivitas belanja agar lebih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan saldo kas daerah yang masih tinggi untuk mendanai program strategis.
“Kebijakan fiskal di NTB akan terus diarahkan untuk menjadi katalisator pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami memastikan setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing,” tegas Ratih.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan NTB dapat segera bangkit dari tekanan ekonomi dan melanjutkan agenda pembangunan yang lebih merata serta berkelanjutan. (*)
