MATARAM, ntbnews.com – Mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, masih menjadi tantangan besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatatkan angka kemiskinan provinsi ini turun menjadi 12,91 persen pada Maret 2024, mengalami penurunan sebesar 0,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 13,85 persen.
Penurunan angka kemiskinan ekstrem di NTB juga menunjukkan hasil positif. Angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,04 persen, turun 0,6 persen dibandingkan dengan 2,64 persen pada tahun 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di provinsi ini mulai menunjukkan hasil yang signifikan.
Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Provinsi NTB dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota di Mataram mengungkapkan bahwa meski kemiskinan di NTB mengalami penurunan.
“Provinsi NTB ini masih menghadapi tantangan besar untuk mengatasi masalah kemiskinan,” ujar Hassanudin.
Sinergi dan Kolaborasi Menjadi Kunci
Hassanudin menyebutkan bahwa angka kemiskinan di NTB masih berada di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,03 persen.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara seluruh pihak untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah ini.
“Kita harus terus bekerja keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan bersama,” ungkapnya.
Rakor dengan tema “Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju NTB Tanpa Kemiskinan” ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dan inovatif dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Pemerintah daerah, menurut Hassanudin, telah menggulirkan berbagai program yang difokuskan pada tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Hassanudin juga menekankan pentingnya upaya prioritas dalam mengatasi kemiskinan, antara lain dengan melakukan profiling kemiskinan di NTB, memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota, serta menajamkan program kegiatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Kami akan memastikan sasaran penerima manfaat tepat sasaran dan anggaran yang dialokasikan dari APBD, APBN, dan sumber lainnya tepat guna untuk mendukung program pengentasan kemiskinan,” kata Hassanudin.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan serta pelibatan multipihak, termasuk mitra pembangunan dan organisasi masyarakat.
Semangat Gotong Royong dalam Pengentasan Kemiskinan
Hassanudin juga percaya bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan merupakan kunci dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di NTB.
“Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyelaraskan langkah, dan bekerja lebih keras demi mewujudkan NTB tanpa kemiskinan,” tambahnya.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa ada tiga pilar utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.
Ketiga pilar tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berkontribusi dalam upaya ini, dan program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Evaluasi dan Perencanaan Program Pengentasan Kemiskinan
Rakor ini juga menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program-program yang telah berjalan selama tahun 2024.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dasar dalam menyusun rancangan program untuk tahun 2025.
Iswandi berharap rakor ini dapat memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pihak terkait dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, pengentasan kemiskinan di NTB diharapkan dapat tercapai lebih cepat, mengarah pada NTB tanpa kemiskinan yang menjadi cita-cita bersama seluruh masyarakat.(*)
