Mataram, Ntbnews.com – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Mori Hanafi mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah agar tidak main-main dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19 di tengah situasi meningkatnya kasus virus corona di NTB.
Dia menyebut, dalam beberapa hari terakhir kasus Covid-19 meningkat. Tidak hanya di NTB. Tetapi juga secara nasional. Apalagi yang dilacak makin sulit. “Mau tidak mau harus disiplin,” ujarnya di Mataram, Senin (1/2/2021).
Menurut dia, sebagai orang nomor satu di NTB, Zulkieflimansyah harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19.
Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular terdapat bab-bab dan pasal-pasal yang mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Karena itu, kekhilafan gubernur NTB itu, kata Mori, jangan sampai terulang. Bagaimanapun ia selaku orang nomor satu di NTB harus menjadi contoh.
“Jangan sampai petugas di lapangan, Satpol PP ditunjuk hidungnya oleh masyarakat, Pak Gubernur aja melanggar masak kita tidak boleh,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Mori belum bisa memastikan Zulkieflimansyah telah melanggar Perda tersebut. Meski begitu, ia menegaskan, kegiatan gubernur itu tak sesuai protokol kesehatan Covid-19.
“Apalagi kami sudah mendengar penjelasan dari Dinas PUPR NTB bahwa kunjungan gubernur itu untuk meninjau program infrastruktur sehingga kita juga perlu apresiasi itu,” ujarnya.
Sementara itu, aggota DPRD NTB lainnya, Lalu Pelita Putra, justru memandang positif terkait unggahan foto gubernur saat mandi bersama-sama tersebut. Menurut dia, sebaiknya semua pihak tidak melihat segala sesuatu dari satu sisi saja.
“Memang di situ ada tempat (wisata) dan kondisi hari ini memang cukup dilematis,” ucapnya.
Di satu sisi, mungkin ada niat baik dari gubernur untuk memperkenalkan potensi-potensi wisata lainnya. Di sisi lain, masyarakat melihat dari foto itu saja.
“Memang tadi saya baca, ketika di selatan banjir seperti cendol kolam renang airnya, beliau berenang di air jernih. Tapi, saya harus jujur juga, Pak Gubernur langsung turun bersama Wakil Bupati Lombok Tengah ke lokasi bencana banjir,” katanya.
Kritikan dari publik tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi gubernur agar lebih tanggap menangkap berbagai persoalan di masyarakat.
Meskipun NTB tidak mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ia berharap kasus semacam itu dapat dijadikan introspeksi oleh gubernur NTB. Terlebih saat ini daerah masih menghadapi pandemi Covid-19.
“Pro kontra itu pasti ada. Asal kita bisa nilai secara obyektif. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang pas, tetapi kita harus jujur, mungkin saja di utara itu ada potensi yang bisa dikembangkan,” ujarnya. (ar/ln)
