Pemicu “Konflik” Dua Lembaga Swadaya Masyarakat di Kelurahan Nae

Pemicu “Konflik” Dua Lembaga Swadaya Masyarakat di Kelurahan Nae

Senin, 24 Mei 2021 20:05 WIB
Potret pelaksanaan program Korkot di Kelurahan Nae. (Istimewa)

Kota Bima, Ntbnesw.com – Setelah fakum beberapa tahun tanpa ada kegiatan pasca pembentukan kepengurusan baru pada 2018, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kasabua Ade Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima akhirnya mulai tersenyum lebar.

Pasalnya, terdapat dana Cash For Work (CFW) Program Padat Karya (PTD) sebesar Rp 300 juta digelontorkan oleh Koordinator Kotaku (Korkot) pada 2021.

Semangat 45 mereka tunjukkan setelah menerima dana tersebut. Hal itu terlihat pada saat mereka mengerjakan sejumlah ruas di Kelurahan Nae, meski di bulan suci Ramadan.

Yaumul Ma’ruf, sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kasama Weki yang merupakan pelaksana teknis di tingkat lingkungan, mengungkapkan, konflik antar KSM dan BKM mulai muncul menjelang pencairan.

“Awalnya mereka menginginkan ketua KSM dari anggota kelompok mereka. Hal tersebut terungkap lewat rapat. Agenda rapat pembentukan KSM. Tapi pada prosesnya mengarah pada sosialisasi KSM yang sudah dibentuk oleh mereka,” ungkapnya, Senin (24/5/2021).

Kata dia, intervensi BKM tidak hanya pada perekrutan para pekerja. Bahkan penunjukan toko penyedia bahan bangunan sebagai rekanan hingga pelaporan juga tidak lepas dari intervensi BKM. Yang sejatinya jauh dari tugas pokok BKM.

“Tugas BKM yang seharusnya sebagai pengawas dalam proses pengerjaan, berubah menjadi pekerja. Sejatinya telah keluar dari misi BKM dalam membangun kapital sosial dengan menggalang solidaritas sesama warga,” ucapnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Surat Keputusan (SK), kawasan prioritas pengerjaan hanya berpusat pada RT 01, 02, dan 07. Namun realitasnya terjadi penambahan ruas.

“Dasar surat keputusan kumuh hanya tiga ruas. Yaitu RT 01, 02, dan 07. Lalu oleh BKM dan Kotaku menambahan menjadi 10 ruas,” jelasnya.

Selama sebulan lebih pengerjaan, KSM telah mengerjakan tujuh ruas, sebelum akhirnya menyepakati penghentian pengerjaan untuk sementara waktu, lantaran intervensi BKM yang semakin menguat.

Belakangan terdapat kabar, telah terjadi pergantian KSM oleh BKM. “Kami selalu melakukan pengawasan dan lain sebagainya sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu, Husain, ketua BKM, saat dihubungi via telepon membenarkan informasi penggantian KSM melalui rapat pleno. Ia mengaku, pihak KSM tidak menjalankan tugas dengan baik.

“BKM adalah tangan kedua dari Kotaku yang bertanggung jawab penuh terhadap program CFW. Saya menilai selama pengerjaan di Ranggo, mereka kurang pro-aktif. Yang kedua, masalah pencarian. Mereka mengaku sibuk ini itu. Masyarakat di situ tertunda mendapatkan gaji. Kemudian urusan administrasi, dan semua teman-teman BKM yang menanganinya,” beber dia.

Dia menjelaskan, terkait penggantian KSM merupakan usulan seluruh anggota BKM, pihaknya hanya menfasilitasi rapat pleno tersebut.

“Bukan saya yang mengusulkan penggantian. Teman-teman pengurus BKM yang 13 orang berkumpul. Dan mereka menanyakan kepada saya. Bagaimana penilaian teman-teman? Ya, kita harus melaksanakan rapat pleno, Bang. Ya sudah saya fasilitasi. Ngumpul di rumah saya. Mereka hasilnya seperti itu,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah sebelum penggantian KSM terlebih dahulu sudah berkoordanasi dengan KSM lama, pria yang akrab disapa Odet tersebut irit berbicara. Dengan nada bicara yang tinggi, ia mengaku sebagai mantan wartawan.

“Saya ini mantan wartawan, Mas. Jangan mengintervensi saya. Itu pendapat saya dan itu alasan saya. Dan itu jawaban saya. Anda jangan mengejar,” tutupnya. (*)

Penulis: Ikbal Hidayat