LOMBOK UTARA, ntbnews.com – Harga cabai di Pulau Lombok yang mencapai Rp200 ribu per kilogram kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif guna meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan.
Lonjakan Harga Cabai dan Tantangan Pangan
Kenaikan tajam harga cabai di Lombok memicu kekhawatiran akan kelangkaan bahan pokok. Kondisi ini mendorong Pemda KLU untuk tidak hanya mengantisipasi fluktuasi pasokan, tetapi juga mencari alternatif solusi agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.
Inisiatif Pemanfaatan Pekarangan Warga
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan masing-masing sebagai lahan budidaya cabai dan tanaman hortikultura lainnya.
Menurut Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, upaya ini merupakan langkah awal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan cabai dari luar daerah yang rawan mengalami fluktuasi harga.
“Kemarin Bupati menyampaikan ke OPD memberikan semacam sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk ditanami komoditas-komoditas seperti cabai dan sayuran lainnya,” ujar Kusmalahadi Syamsuri pada Rabu (5/3/2025).
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh cadangan bahan pokok di rumah dan mendorong kemandirian pangan, terutama di masa Ramadan.
Koordinasi Antar Instansi dan Alternatif Solusi
Pihak Pemda KLU menegaskan pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatasi masalah kelangkaan dan menjaga stabilitas pasokan pangan.
“Kalau memang harus mendatangkan cabai dari luar daerah, kami akan koordinasikan dengan instansi terkait. Tapi kalau bisa, kita akan mencari alternatif bahan pengganti cabai yang lebih terjangkau,” tambahnya.
Upaya sinergi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mencari solusi jangka pendek sekaligus membangun ketahanan pangan di tingkat lokal.
Operasi Pasar Murah dan Safari Ramadan
Selain mendorong pemanfaatan pekarangan, Pemda KLU juga telah merencanakan pelaksanaan operasi pasar murah sebagai bagian dari program safari Ramadan.
Program ini akan dimulai minggu depan dengan target menggelar operasi pasar di 15 titik, tersebar di tiga titik per kecamatan.
“Minggu depan kami sudah mulai safari Ramadan. Kami sudah merencanakan untuk menggelar operasi pasar di 15 titik, yang akan dilaksanakan di tiga titik per kecamatan,” terang Kusmalahadi Syamsuri.
Program ini tidak hanya melibatkan dinas pertanian dan perdagangan, melainkan juga MAL Pelayanan Publik yang akan mendampingi kegiatan tersebut.
Diharapkan, operasi pasar ini dapat menekan inflasi dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih stabil.
Harapan Menuju Kemandirian Pangan
Langkah strategis yang diambil oleh Pemda KLU merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas pasokan pangan menjelang Ramadan.
Dengan mengedepankan kemandirian dan inovasi melalui pemanfaatan lahan pekarangan, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Ini adalah langkah awal. Mungkin baru beberapa hari ini instruksi dari Bupati, tapi kami akan tindaklanjuti sesegera mungkin. Kami berharap ke depannya, masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, terlebih saat harga-harga barang mengalami lonjakan,” imbuhnya.
Langkah-langkah proaktif ini menjadi bukti komitmen Pemda KLU dalam mengatasi tantangan kenaikan harga bahan pangan, sekaligus mendukung program prioritas Presiden Indonesia untuk menekan angka inflasi.
Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Utara dapat segera terwujud. (*)
