Mataram, ntbnews.com – Dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal kembali terjadi. Kali ini kerumunan yang diduga tak terkontrol terjadi saat proses vaksinasi Covid-19 secara massal yang diadakan RSU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (17/7/2021).
Kerumunan warga yang diduga mengantre tanpa menjaga jarak tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada petugas yang berusaha menertibkan kerumunan saat vaksinasi di RSU Provinsi NTB tersebut.
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Mataram Eko saputra membenarkan hal tersebut.
Ia mengatakan, Kapolda NTB mempunyai peran dalam penanganan massa saat vaksinasi, sesuai dengan kebijakan Polda NTB.
“Kapolda NTB mempunyai peran penting dalam hal penanganan pelayanan vaksinasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, pelayanan vaksinasi secara massal di tengah pemberlakuan PPKM ini jelas melanggar prokes dan kebijakan PPKM.
“PPKM hanya formalitas saja. Di tengah pemberlakuan PPKM dan juga kewajiban vaksin sebagai persyaratan perjalanan, masyarakat berbondong-bondong vaksinasi, yang telah mengundang kerumunan massa, dan ini melanggar prokes,” ujarnya.
Eko mengatakan, pemerintah dan pihak kepolisian yang bertugas membatasi aktivitas masyarakat 100% selama PPKM masih lalai.
“Hal ini pula yang menyebabkan PPKM ini tidak menjamin secara serius dapat menangani Covid-19. Perlu adanya evaluasi yang harus dilakukan oleh Kapolda NTB pada pihak keamanan PPKM,” sarannya.
Ia menegaskan, Polda NTB mesti mengambil langkah yang lebih serius dalam menangani prokes yang terjadi di RSU Provinsi NTB pada saat vaksinasi massal.
“Dan juga pihak Polda NTB harus memberikan peringatan pada pihak rumah sakit agar kiranya tetap menjaga prokes dan PPKM yang sudah ditetapkan,” imbuh Eko. (*)
Penulis: Rizki Ananda
Editor: Ufqil Mubin
