Kasus Covid-19 Klaster Perkantoran, Pemkot Mataram Kembali Terbitkan Edaran WFH

Kasus Covid-19 Klaster Perkantoran, Pemkot Mataram Kembali Terbitkan Edaran WFH

fc5969c4-da31-4d95-a0b7-014752da59ef
Selasa, 26 Januari 2021 14:01 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito

MATARAM, NTBNews.com- Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan kembali mengeluarkan lagi edaran bekerja dari rumah (WFH) untuk pegawai di lingkup perangkat daerah setempat setelah kasus covid-19 klaster perkantoran terus meningkat.

“Dari hasil evaluasi, tren peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini didominasi dari klaster perkantoran dan pelaku perjalanan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito di Mataram, Senin (26/1/2021).

Apalagi, lanjutnya, saat ini terkonfirmasi lagi Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram berisinial UH yang positif COVID-19, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan, salah satunya melalui penerapan WFH.

Ia mengatakan, dalam ketentuan WFH yang akan dikeluarkan khusus untuk pegawai fungsional secara keseluruhan bekerja di rumah. Sementara untuk pejabat eselon IV dan III akan diatur oleh pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

“Prinsipnya, kita menginginkan agar kapasitas ruang kerja maksimal berisi 50 persen dari kondisi normal,” katanya.

Menurutnya, penerapan WFH ini tidak hanya diterapkan pada OPD yang pegawai atau pejabatnya terpapar COVID-19, melainkan berlaku umum untuk semua OPD se-Pemerintah Kota Mataram.

“Ada atau tidak ada kasus di sebuah OPD, kebijakan WFH segera kami terapkan kembali sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19,” katanya.

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Mataram, Senin (25/1-2021) pukul 12.00 Wita, jumlah pasien positif COVID-19 yang masih dalam perawatan sebanyak 228 orang, 1.355 dinyatakan sembuh dan meninggal 103 orang.

“Penambahan kasus COVID-19 di bulan Januari 2021, relatif meningkat dibadingkan akhir Desember 2020. Karena itu, kami juga akan melakukan pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Bukan tidak boleh, tapi dibatasi,” ujarnya. (Ded).