MATARAM, nybnews.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan audiensi dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, Itratip, dalam rangka memperkuat sinergi menjelang Pilkada Serentak 2024.
Dalam audiensi tersebut, KAMMI NTB menyampaikan gagasan tentang ‘Gerakan Pilkada Lestari’, sebuah inisiatif yang bertujuan menjaga proses demokrasi yang bersih, berintegritas, dan ramah lingkungan.
Ketua Pengurus Wilayah KAMMI NTB, Irwan, menegaskan pentingnya gerakan ini dalam mengubah paradigma kampanye politik, terutama di NTB.
“Kami tidak hanya ingin mengawal proses Pilkada agar berjalan demokratis, tetapi juga menjaga agar kampanye politik tidak merusak lingkungan. Melalui Gerakan Pilkada Lestari, kami berharap ada kesadaran untuk meminimalisir sampah kampanye dan mengadopsi cara yang lebih ramah lingkungan, seperti kampanye digital,” ujar Irwan dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (22/10/2024).
Irwan menambahkan bahwa gerakan ini sangat relevan, terutama dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memperkirakan produksi 3,6 juta atribut kampanye dalam Pemilu 2024 akan menghasilkan sekitar 392 ribu ton sampah, sebagian besar berasal dari bahan yang sulit terurai.
Oleh karena itu, KAMMI NTB mengusulkan beberapa langkah konkret, termasuk pengurangan penggunaan alat peraga kampanye (APK) fisik dan peralihan ke media digital, serta pemasangan APK di tempat yang telah disepakati bersama.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menyambut baik usulan KAMMI NTB tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga Pilkada yang bersih dan ramah lingkungan.
“Kami sangat mendukung inisiatif Gerakan Pilkada Lestari ini. Sebagai pengawas, kami juga berharap agar seluruh peserta Pilkada dapat mengurangi dampak negatif kampanye terhadap lingkungan.”
“Selain itu, kami akan terus memperkuat pengawasan terkait netralitas ASN yang menjadi salah satu kunci utama menjaga integritas Pilkada,” papar Itratip.
Selain isu lingkungan, KAMMI NTB juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada.
“Netralitas ASN adalah hal krusial yang harus ditegakkan agar kepercayaan publik tidak tergerus. Kami mendorong Bawaslu untuk menindak tegas pelanggaran netralitas ini agar kompetisi politik tetap adil dan jauh dari korupsi politik,” kata Irwan, menambahkan.
Audiensi ini ditutup dengan penyerahan kajian KAMMI NTB terkait Gerakan Pilkada Lestari kepada Bawaslu NTB sebagai bentuk komitmen organisasi kepemudaan ini dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi yang sehat dan kelestarian lingkungan.(*)
