Mataram, NTBNews.com– Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara Caca Handika, meminta Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si membongkar kasus mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, Caca Handika, juga mendesak agar Kapolda NTT dicopot dinilai lalai dalam membongkar Mafia BMM di daerah setempat.
Pernyataan ini disampaikan Caca Handika dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10/2024), menanggapi kabar pemecatan Ipda Rudy Soik dari institusi Polri usai membongkar kasus mafia BBM.
“Persoalan mafia minyak yang coba diungkapkan oleh Pak Rudy Soik berakir tragis, pemecatan secara Tidak Terhormat terjadi. Sidang kode etik yang beliau ikuti pada tanggal 10 Oktober 2024 kemarin berakhir dengan putusan bahwa Pak Rudy Soik harus dipecat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pemecatan yang terjadi ini bisa dicurigai sebagai bagian dari proses pembungkaman untuk menghilangkan dan menutup akses informasi kepada masyarakat terkait dengan isu BBM yang sedang terjadi.
Sebab, menurut penelusuran awal yang dilakukan Rudy Soik melalui surat perintah tugas yang di berikan oleh Kombespol. Aldinan Manurung kepadanya, berhasil mengungkapkan beberapa tersangka yang dalam penelusuran tersebut melibatkan pihak Polda NTT.
“Oknum Polda yang terlibat dalam mafia minyak harus diberantas dan diungkapkan agar masyarakat bisa kembali mendapatkan keadilan dari segi pelayanan, dan pengamanan yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, kini dirampas oleh oknum dengan kebiadabannya,” tegasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius oleh semua lapisan masyarakat agar persoalan pembungkaman terhadap kebenaran tidak boleh terjadi lagi.
“Instansi Kepolisian harus bersih dari hiruk pikuk kriminal, baik itu melalui represif hingga sampai pada tatanan mafia BBM seperti saat ini,” jelasnya.
Caca Handika pun menegaskan, Rudy Soik harus menjadi pelajaran berharga bahwa kebenaran harus terus diungkapkan dan disampaikan walau jabatan bahkan nyawa harus menjadi taruhannya.
“Dengan adanya persoalan ini, harusnya pak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melihat persoalan ini sebagai perhatian khusus dan segera mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan dan mengambalikan citra institusi Polri yang perlahan mulai memburuk di mata masyarakat,” tegasnya.[]
