Bima, ntbnews.com – Pada Kamis, (28/10/2021) Sekitar pukul 11 : 00 Wita, Front Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat Menggugat (FPMRM) melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Bima.
Dalam demonstrasi tersebut tergabung berbagai organisasi, diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima, HMI-MPO Komisariat Stikes Yahya Bima, HMI-MPO Komisariat STKIP Taman Siswa Bima, EK-LMND Kabupaten Bima, PMDS dan PKM Salam.
Demonstrasi tersebut menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Bima mengenai banyak persoalan yang terjadi di daerah termasuk menetapkan standarisasi panen hasil pertanian dari para petani.
Koordinator Lapangan Al Faruk menyebutkan bahwa segera masifkan sarana dan prasarana pada sektor pertanian agar para petani terbantu dalam mengelola pertaniannya.
“Apalagi harga pupuk dan insektisida dan lain sebagainya yang sangat tinggi dan membuat para petani menjerit dengan harga itu,” tutur dia.
Sementara itu, orator lain, Indra Darmawansyah menjelaskan tidak boleh dibiarkan persoalan semacam ini terus terjadi dan bahkan tidak ada penyelesaiannya dari Pemerintah Daerah. Karena itu, Bupati Bima, Indah Damayanti Putri harus menangani persoalan ini secara serius.
“Bukan sekedar mencari panggung ketika harga pertanian warga naik saja, tetapi harus konsisten dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar tidak mensengsarakan rakyat,” terangnya
Kata dia, Pemerintah Daerah tidak boleh hanya duduk berpangku tangan dan tidak memperhatikan rakyat, apalagi angka kemiskinan semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga di Bima.
”Bupati Bima gagal dalam menjalankan roda pemerintahan, indikatornya banyak sekali ditemukan mulai dari persoalan kesenjangan sosial hingga persoalan ekonomi dan politik tak kunjung selesai,” tegasnya.
Selain itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Komisariat STKIP Taman Siswa, Muhdin menegaskan bahwa kami mendesak agar KP3 dapat memasifkan pupuk bersubsidi untuk warga di Bima dan persoalan ini hampir setiap tahun terjadi.
“Karena rakyat sangat membutuhkan. Dinas pertanian juga tidak boleh diam dengan kondisi ini, harus segera berbuat dan bertindak untuk kebutuhan rakyat” bebernya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Komisariat Stikes Yahya Bima, Ansor mendesak Pemerintah Daerah Kab. Bima untuk mengalokasikan anggaran 15% di sektor kesehatan.
“Sesuai dengan Peraturan Presiden No .47 Tahun 2021,” terangnya.
Dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Bima lewat Dinas Kesehatan harus mentransparansi anggaran covid-19 berjumlah 50 Milyar.
“Kami tidak ingin pengelolaan anggaran negara tidak dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Orator lain, Ketua BEM STKIP Taman Siswa menegaskan bahwa Pemda Kab. Bima harus mengratiskan PCR dan SWAB Antigen dan pihaknya menilai bahwa hal terebut semakin membuat rakyat menjerit.
“Masyarakat tidak boleh dibebani dengan hal tersebut apalagi kebutuhan kesehatan telah diatur dalam Undang-undang,” sebutnya.
Sementara itu, Pimpinan EK. LMND Kabupaten Bima menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, mendesak DPRD Agar mempercepat pengesahan RAPERDA penyertaan modal perusahan daerah.
“Agar semua terang benderang,” bebernya.
Kata dia, hentikan tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat karena itu merupakan penindasan yang sangat nyata.
“Cabut UU No. 11 Tahun 2020 Cipta kerja dan tegak UU Kepemudaan No. 40 tahun 2009,” tutupnya. (*)
Penulis : Arif Sofyandi
