MATARAM, ntbnews.com – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa masih terdapat sekitar 498.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini.
Meskipun angka Rumah Layak Huni (RLH) terus meningkat, tantangan untuk mengatasi RTLH masih cukup besar.
Kepala Dinas Perkim Provinsi NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa jumlah RTLH yang masih ada dihitung berdasarkan data analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023, tingkat RLH di NTB tercatat mencapai 66,31 persen.
Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 67,74 persen, dengan tambahan sebanyak 18.680 Rumah Tangga yang dibangun oleh pemerintah, pengembang, dan Baznas.
“Dari data tersebut, berdasarkan analisis kami, pada tahun 2025 ini sudah tercapai 69,82 persen RLH di NTB. Namun demikian, masih terdapat sekitar 30,18 persen rumah yang tidak layak huni, atau sekitar 498.000 Rumah Tangga,” kata Sadimin saat memberikan penjelasan di kantor Dinas Perkim NTB, Jumat (16/1/2025).
Sadimin menambahkan bahwa perbaikan terhadap RTLH bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah (Pemda), melainkan kewenangan pemerintah pusat.
Pemda, lanjutnya, hanya diberikan kewenangan untuk melakukan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana alam atau relokasi rumah dalam rangka program pemerintah.
“Pemda hanya diberikan kewenangan untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana atau dalam program relokasi rumah yang dijalankan oleh pemerintah,” jelas Sadimin.
Tantangan besar masih dihadapi NTB dalam meningkatkan kualitas perumahan, mengingat jumlah RTLH yang masih signifikan.
Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih untuk program perbaikan rumah yang tidak layak huni, guna menciptakan lingkungan yang lebih layak bagi warga NTB.
Peningkatan RLH di NTB Terus Berlanjut
Meskipun jumlah RTLH masih cukup besar, angka RLH yang terus meningkat menjadi harapan untuk memperbaiki kondisi perumahan di NTB.
Pemerintah daerah terus berupaya mendukung pembangunan perumahan yang layak, baik melalui kerja sama dengan pengembang maupun pihak lain yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas perumahan.
Sebagai informasi, salah satu program pemerintah yang bertujuan memperbaiki kondisi perumahan adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digulirkan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.
Program ini diharapkan dapat terus meningkatkan angka RLH di NTB, sehingga pada masa mendatang, jumlah RTLH dapat berkurang secara signifikan.
Mengatasi RTLH Jadi Prioritas Pemerintah Pusat
Meski saat ini Pemda NTB terbatas pada perbaikan rumah yang rusak akibat bencana dan program relokasi, perbaikan RTLH menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah pusat.
Dengan berbagai program yang sedang berjalan dan perencanaan masa depan, diharapkan kualitas perumahan di NTB semakin membaik. (*)
