MATARAM, ntbnews.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan potensi terjadinya gempa bumi berkekuatan hingga magnitudo 8,5 di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Peringatan ini disampaikan oleh Kepala BNPB, Suharyanto, dalam rangka peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025 yang digelar di Kota Mataram, Sabtu (26/4/2025).
Suharyanto mengungkapkan bahwa kondisi geologis NTB yang terletak di antara lempeng-lempeng aktif membuat wilayah ini rawan terhadap gempa bumi besar di masa mendatang.
“Kalau melihat lokasinya, NTB di sebelah utara berbatasan dengan lempeng aktif. Di bawahnya terdapat lempeng, dan lempeng ini yang berbahaya,” jelas Suharyanto.
Ia menambahkan, meski NTB memiliki potensi kekayaan alam dan budaya yang besar, namun risiko bencana tetap menjadi ancaman serius.
“NTB memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan kaya raya. Dan juga potensi bencana masih ada,” katanya.
Gempa Lombok 2018 Jadi Pengingat
Dalam kesempatan itu, Suharyanto juga mengenang peristiwa gempa dahsyat yang mengguncang Lombok pada tahun 2018.
Tragedi tersebut menewaskan lebih dari 500 orang dan merusak lebih dari 400.000 rumah warga. Proses pemulihan pun memakan waktu hingga tiga tahun.
“Mungkin sekarang, setelah tujuh tahun, tidak terlihat lagi bekas-bekas gempa 2018. Namun, potensi bencana serupa tetap ada,” ungkapnya.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi gempa bumi berkekuatan besar masih mungkin terjadi di wilayah NTB. Gempa bisa mencapai kekuatan hingga magnitudo 8,5 pada skala Richter.
Imbauan untuk Tingkatkan Kesiapsiagaan
Suharyanto menegaskan bahwa peringatan ini bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi berdasarkan data ilmiah yang ada. Kita tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi kita harus selalu siap siaga,” tegasnya.
BNPB pun mengimbau seluruh masyarakat NTB untuk aktif dalam upaya mitigasi bencana serta mendukung program-program kesiapsiagaan yang disusun oleh pemerintah daerah maupun pusat. (*)
