LOMBOK TIMUR, ntbnews.com – Bupati Lombok Timur dua periode, Ali Bin Dachlan alias Ali BD, turut memberikan pandangannya terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan yang tengah menjadi perbincangan dan ramai menuai protes ini, mendapat dukungan dari Ali BD yang menilai kebijakan tersebut sangat tepat untuk mengurangi belanja negara yang tidak efisien.
Dalam wawancara dengan awak media, Ali BD menyampaikan dukungannya secara tegas terhadap langkah efisiensi anggaran yang diambil oleh Presiden Prabowo.
“Yang dipangkas itu kan belanja-belanja yang tidak penting. Saya setuju seratus persen,” ungkapnya pada Rabu (12/2/2025).
Ali BD juga menilai bahwa langkah ini menjadi jurus jitu untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada program-program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi rakyat.
Pengalaman Memangkas Anggaran Selama Memimpin Lombok Timur
Ali BD kemudian menceritakan pengalamannya selama memimpin Kabupaten Lombok Timur.
Ia mengaku sering kali berhadapan dengan oknum pejabat yang tidak memikirkan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Salah satu contoh nyata yang ia berikan adalah ketika ia menolak sebuah proposal pembangunan jembatan senilai Rp7 miliar.
“Saya pernah tolak proposal pembangunan jembatan senilai Rp7 miliar. Lalu saya pangkas jadi Rp3 miliar, tetap berdiri itu jembatan,” ujarnya.
Ali BD menambahkan bahwa meskipun keputusan tersebut dipandang kontroversial, langkah efisiensi itu tetap lebih bermanfaat dan tidak mengurangi kualitas proyek.
“Jadi, mereka tidak setuju karena terbiasa menghambur-hamburkan uang negara,” lanjutnya.
Menurut Ali BD, kebiasaan pemborosan anggaran adalah hal yang sering terjadi di birokrasi, dan kebijakan pemangkasan anggaran merupakan solusi yang sangat tepat untuk mencegah pemborosan tersebut.
Sindiran terhadap Pihak yang Menentang Kebijakan Pemangkasan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Ali BD juga memberikan sindiran kepada pihak-pihak yang mencibir kebijakan efisiensi anggaran.
“Mereka tidak paham, jadinya mengeluh,” tegas Ali BD.
Ia menilai bahwa mereka yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut tidak memahami tujuan dari pemangkasan anggaran, yang justru untuk kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan.
Instruksi Presiden Tentang Efisiensi Anggaran
Seperti yang diketahui, kebijakan pemangkasan anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya, sebesar Rp256,1 triliun akan dihemat dari belanja kementerian/lembaga (K/L), sementara Rp50,59 triliun akan dihemat dari dana transfer ke daerah.
Dukungan Terhadap Pemangkasan Anggaran Diperlukan
Banyak pihak yang menyambut baik kebijakan ini karena dapat membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki sektor-sektor penting lainnya.
Meskipun demikian, kebijakan ini juga mendapat berbagai protes dari beberapa pihak yang menganggap pemangkasan tersebut bisa mempengaruhi pembangunan di daerah.
Ali BD menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam pemerintahan. Menurutnya, meskipun ada protes, kebijakan ini harus tetap dijalankan untuk memastikan penggunaan dana negara lebih transparan dan bertanggung jawab.
Sebagai seorang mantan kepala daerah, Ali BD yakin bahwa penghematan anggaran yang bijaksana dapat menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas. (*)
