Mataram, NtbNews.com – Provinsi NTB sebagai daerah kepulauan dengan bentang laut lebih luas dari daratan membutuhkan pengawasan maksimal. Keterbatasan sumber daya membutuhkan teknologi untuk “memelototi” perairan laut dalam rangka menjaga kedaulatan sekaligus potensi sumber daya alam sebagai medan pertempuran baru di era globalisasi.
Hal itu terungkap dari pertemuan Tim Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk membahas rekomendasi kebijakan keamanan laut dan identifikasi isu wilayah berkoordinasi. Kebijakan yang komprehensif diharapkan dapat terbangun lewat sinergi para pihak dalam menjaga laut.
“Hasil evaluasi Bakamla, kebijakan keamanan laut harus berkoordinasi dengan pemilik wilayah dalam hal ini pemerintah daerah agar rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden menjadi rumusan kebijakan yang komprehensif dan menuntaskan isu keamanan laut lokal,” ujar Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla RI, Kolonel Bakamla Gontri Nopel, di ruang rapat Sekretaris Daerah NTB, Rabu (17/3/2021).
Gontri menambahkan, NTB termasuk dalam wilayah tengah laut RI yang secara nasional menjadi isu keamanan perbatasan. Laut yang demikian luas dengan beragam isu mulai dari kedaulatan sampai dengan isu penegakan hukum dan ekonomi dari hasil laut.
Selain menyerahkan daftar pertanyaan terkait isu keamanan dan kelautan NTB, Bakamla berharap koordinasi melalui komunikasi teknologi dapat terus ditingkatkan dalam hal pencegahan maupun penindakan.
Misalnya pemasangan menara sensor kemaritiman oleh Bakesbangpoldagri di perairan perbatasan selain aturan hukum mulai undang-undang sampai peraturan daerah yang mengatur tentang laut dan kelautan yang dimiliki pemerintah provinsi melalui Dinas KKP.
Sekretaris Daerah NTB, H. L. Gita Ariadi mengatakan, sangat relevan mengetahui potensi laut NTB agar kebijakan keamanan menjadi komprehensif. Sebagai daerah kepulauan, NTB masuk dalam daerah berbasis maritime, sehingga kebijakan tentang daerah ini masuk dalam program yang telah dianggarkan pemerintah.
Hal ini merupakan dukungan keamanan laut, sekaligus menjaga potensi ekonomi, selain ancaman kedaulatan, pelanggaran hukum dan kedaulatan wilayah. NTB pun termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) kategori II.
Di antara kategori I dan III, ALKI II merupakan lintasan laut dalam yang ekonomis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Begitu pula dengan potensi kekayaan laut seperti penghasil lobster terbesar dan pariwisata.
“Kalau bicara perbatasan, pualu terluar NTB bernama Sovia Louisa di wilayah Sekotong patut menjadi perhatian Bakamla. Sebagai catatan di masa kini dalam mengambil kebijakan keamanan laut, pantai selatan Lombok menjadi benteng pertahanan Jepang zaman Perang Dunia II,” ujarnya.
“Pantai wilayah utara yang termasuk laut dalam pernah akan dijadikan global hub untuk kilang minyak dan pelabuhan internasional. Dalam perspektif pertahanan, kilang minyak itu sebagai pendamping Bontang juga lintas distribusi minyak mentah impor untuk Indonesia timur,” jelas Sekda yang didampingi Kepala Dinas KKP, Kepala Bakesbangpoldagri dan Kabiro Pemerintahan Setprov NTB.
Potensi ekonomi laut NTB, laut Lombok bagian barat, adalah untuk konservasi dan wisata; wilayah selatan untuk potensi perikanan tangkap dan lobster; sedangkan wilayah timur laut Lombok bervariasi perikanan, konservasi dan wisata yang dikelola dengan program industrialisasi.
Sumber daya alam ini adalah medan pertempuran baru yang harus dipertahankan, termasuk dari kerusakan oleh masyarakat sendiri dengan destructive fishing, penyelundupan dan lainnya yang diatur oleh Perda Nomor 8 Tahun 2020.
Ada pula Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 12/2017 sebagai acuan izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut yang sedang menunggu integrasi perizinan antara zonasi dan RTRW yang selama ini diajukan melalui One Single Submission (OSS) yang diatur dalam UU Cipta Kerja.
Begitu pula dengan potensi pariwisata dengan Pelabuhan Tikus yang seringkali menjadikan NTB sebagai tujuan wisata oleh agen perjalanan luar daerah.
Pemprov meminta Bakamla tidak terlalu mudah memberi izin fastboat yang membawa wisatawan dari Bali memasuki perairan Lombok.
“Kami juga meminta agar Angkatan Laut yang sekarang sedang merekrut anggota untuk memprioritaskan putra daerah dalam personel coastguard, karena mereka lebih memahami lingkungannya dan sudah memiliki kemampuan maritim yang natural,” kata Sekda. (adv/dan)
