LOMBOK BARAT, ntbnews.com – Menghadapi meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lombok Barat, Penjabat Bupati Ilham menyatakan perlunya kajian mendalam mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas khusus yang menangani perlindungan perempuan dan anak (PPA).
Saat ini, penanganan isu tersebut masih menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
“Itu (pembentukan OPD PPA) nanti tergantung kajian dan analisa kita,” ungkap Ilham dalam sebuah pernyataan belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa saat ini belum ada keputusan untuk membentuk OPD PPA, namun pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan isu perempuan dan anak di bawah DP2KBP3A.
Ilham menjelaskan bahwa pembentukan OPD baru harus didasarkan pada kajian komprehensif, bahkan mungkin memerlukan peraturan daerah (perda).
Meskipun begitu, ia tidak menutup kemungkinan bahwa pembentukan OPD PPA sangat penting untuk daerah, dan evaluasi lebih lanjut akan diperlukan untuk menentukan apakah OPD yang ada sudah memadai.
“Penanganan kasus kekerasan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendirian. Kita perlu kerjasama dari seluruh elemen terkait,” lanjut Ilham.
Dalam rangka itu, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Forum Komunikasi Stakeholder Perlindungan Perempuan dan Anak (FKSPP), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan berbagai pihak lainnya untuk membahas langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun mental.
Ilham menekankan bahwa Pemkab Lombok Barat tidak tinggal diam menghadapi peningkatan kasus kekerasan ini. DP2KBP3A juga telah berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk mencegah dan menangani isu ini.
“Persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah ini sangat kompleks. Kita harus menyelesaikannya satu per satu dengan kebersamaan dan tanggung jawab bersama,” katanya.
Kepala DP2KBP3A berharap langkah-langkah yang diambil dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di Lombok Barat, serta mengurangi angka kekerasan yang terjadi.
Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak. Pemkab Lombok Barat berkomitmen untuk terus memantau dan mengembangkan strategi yang efektif dalam penanganan isu-isu ini.(*)
