Bima, ntbnews.com – Pada Kamis (19/8/2021), Front Persatuan Pemuda (FPP) Kabupaten Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima.
Koordinator Lapangan FPP Kabupaten Bima, Andri, meminta agar pemerintah daerah mengedepankan transparansi dalam penggunaan dana Covid-19.
“Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Harus terbuka dan realistis,” beber Andri kepada jurnalis ntbnews.com.
Dia pun meminta Ketua DPRD Kabupaten Bima segera memanggil Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala BPBD, dan PPK Covid-19 untuk menjelaskan penggunaaan anggaran Covid-19.
“Kami mendesak Ketua DPRD dan Ketua Pansus beserta anggotanya untuk menindaklanjuti proses kejelasan anggaran Covid-19, mulai dari Pansus hingga ke tahap audit oleh Inspektorat,” bebernya.
Andri juga menyoroti transparansi sewa Rumah Dinas Sekda Kabupaten Bima. Pasalnya, pihaknya menemukan terdapat rumah pribadi yang dijadikan sebagai rumah dinas.
Ia mendesak DPRD dan Sekda untuk menjelaskan status hukum semua aset daerah Kabupaten Bima di Kota Bima.
Dia menegaskan, FPP menemukan sejumlah selisih penggunaan anggaran oleh Dinas Kesehatan dan SKPD lain di Kabupaten Bima.
Andri menyebutkan, pihaknya mendorong DPRD Kabupaten Bima untuk menggandeng Inspektorat agar mengaudit dugaan kerugian negara dengan membentuk Pansus DPRD Kabupaten Bima.
“Bahkan melakukan hak kelembagaan yakni hak interpelasi terkait dengan penggunaan anggaran Covid-19,” tutup Andri. (*)
Penulis: Arif Sofyandi
