MATARAM, ntbnews.com – Kolaborasi tiga lembaga masyarakat sipil, yakni Pojok NTB, WALHI NTB, dan Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 akan menggelar Diskusi Publik bertema “Quo Vadis Kebijakan Iqbal-Dinda Berbasis Pencitraan”.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Kamis, 19 Juni 2025 pukul 19.30 WITA hingga 22.30 WITA di Tuwa Kawa Coffee & Roestery, Mataram.
Diskusi ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dan para pengamat kebijakan untuk menyuarakan pandangan kritis terhadap pemerintahan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang baru berjalan lebih dari tiga bulan.
“Diskusi Publik ini adalah kolaborasi kedua kami, Mi6 dan Pojok NTB. Kali ini WALHI NTB ikut membersamai. Kami ingin semua pihak menempatkan kegiatan ini sebagai pengingat bahwa setiap pemimpin membutuhkan kritik,” ujar Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, Sabtu (14/6/2025).
Narasumber Akademisi dan Aktivis Lingkungan Hadir
Diskusi ini akan menghadirkan sejumlah tokoh dan akademisi ternama sebagai narasumber. Di antaranya Dr. Lalu Wira Pria Suhartana (Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram), Dr. Alvin Syahrin, serta Prof. Mansur Afifi (Guru Besar FEB Unram dan pengamat perbankan).
“Dr. Alvin Syahrin sudah konfirmasi bersedia hadir. Narasumber lainnya akan segera dihubungi oleh panitia,” ungkap Didu, sapaan akrab Bambang Mei Finarwanto.
Selain kalangan akademisi, hadir pula TGH Najamuddin Mustafa (tokoh ulama dari Lombok Timur), Suhaimi (Anggota Komisi I DPRD NTB), Amri Nuryadin (Eksekutif Daerah WALHI NTB), dan M. Fihiruddin (Direktur LOGIS NTB). Diskusi akan dimoderatori oleh Abdul Majid.
Kritik Konstruktif: Pemimpin Harus Terbuka dan Visioner
Menurut Didu, kritik yang akan disampaikan dalam diskusi ini tidak dibatasi. Ia bahkan mengakui bisa saja muncul pernyataan keras yang menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, ia menekankan bahwa tujuan diskusi ini adalah membangun arah kepemimpinan yang kuat.
“Tiap hari tampil, tapi tak satu pun masalah selesai. Blusukan tanpa perubahan itu hanya akan menjadi jalan-jalan berseragam. Jika sampai hari ini para pemimpin kita terlihat sibuk tapi tidak ada yang berubah, mungkin yang bekerja hanyalah pencitraan,” tegasnya.
Senada, Direktur LOGIS NTB M. Fihiruddin mengingatkan bahwa kritik publik adalah bentuk kepedulian tertinggi rakyat kepada pemimpinnya.
“Kritik publik itu adalah bentuk tertinggi kepedulian. Pemimpin yang alergi kritik sesungguhnya sedang alergi pada rakyatnya sendiri,” ungkap Fihir.
Fihir juga menyoroti bahwa selama lebih dari tiga bulan masa kepemimpinan Iqbal-Dinda, belum tampak kebijakan visioner dan terukur.
Pemerintah, menurutnya, lebih tampak hadir dalam kegiatan seremonial ketimbang menangani isu strategis seperti kemiskinan dan infrastruktur dasar.
“Pemerintah hanya hadir secara administratif, tapi absen secara visioner dan eksekutif,” tegasnya.
Isu Lingkungan: Ujian Nyata Komitmen Pemimpin
Sementara itu, Hendra Kusumah, Ketua Panitia Diskusi sekaligus Dewan Pendiri Mi6, menggarisbawahi lemahnya komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan hidup.
“Jika dalam tiga bulan tidak ada langkah nyata, maka ini bukan soal waktu. Ini soal kemauan politik,” ujarnya.
Hendra menilai, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB belum menunjukkan inisiatif strategis seperti moratorium tambang, kampanye pengurangan sampah, atau penataan tata ruang.
“Ketika seorang pemimpin diam atas kerusakan lingkungan, ia sedang memilih berpihak bukan pada rakyat, tapi pada kepentingan jangka pendek yang merusak masa depan,” katanya.
Momentum Perubahan: Mumpung Belum Terlambat
Diskusi publik ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan koreksi bersama atas kinerja awal kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Panitia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan bagian dari upaya konstruktif agar arah pembangunan di NTB tidak melenceng dari kebutuhan rakyat.
“Mumpung belum terlambat, mari kita ingatkan bersama,” kata Didu, menambahkan. (*)
