MATARAM, ntbnews.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (Wamen PKP RI), Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (8/6/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Wamen PKP RI di wilayah Nusa Tenggara Barat, setelah sebelumnya menyambangi Pulau Sumbawa.
Kedatangan Fahri Hamzah di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid disambut hangat oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, yang mewakili Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Fokus Tinjauan: Rumah Tidak Layak Huni Korban Gempa
Dalam kunjungannya, Fahri Hamzah meninjau langsung sejumlah lokasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Mataram.
Tinjauan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pascagempa bumi yang sempat mengguncang NTB beberapa tahun lalu.
“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat serta progres penanganan rumah tidak layak huni di daerah terdampak. Pemerintah pusat terus berkomitmen untuk mempercepat pemulihan perumahan pascabencana,” ujar Fahri Hamzah di sela-sela kunjungannya.
Koordinasi dengan Pemprov dan Pemda Se-NTB
Selain peninjauan lapangan, Fahri Hamzah juga menghadiri Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur NTB, para Bupati/Walikota, serta seluruh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dari kabupaten/kota se-Provinsi NTB.
Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program strategis nasional di sektor perumahan, khususnya di wilayah rawan bencana.
“Kami sangat mengapresiasi kedatangan Wamen PKP RI di NTB. Ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap pemulihan infrastruktur perumahan di daerah kami,” ungkap Dr. Najamuddin Amy.
Sinergi Pusat dan Daerah
Agenda ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani persoalan perumahan rakyat, terutama dalam konteks bencana alam.
“Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, khususnya korban bencana, mendapatkan hak atas hunian yang layak, aman, dan nyaman,” lanjut Najamuddin.
Komitmen Pemerintah Terhadap Perumahan Rakyat
Program penanganan RTLH yang digulirkan oleh Kementerian PKP RI menjadi bagian dari komitmen nasional dalam mendukung visi Indonesia Layak Huni 2045.
Dalam konteks NTB, fokus utama adalah mempercepat rehabilitasi kawasan permukiman yang terdampak gempa dan memperbaiki kualitas hidup warga. (*)
