LOMBOK TIMUR, ntbnews.com – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung pembangunan daerah.
Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama pimpinan OPD yang digelar pada Senin (28/4/2025).
Menurut Haerul, PAD merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Ia menyoroti bahwa masih banyak potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya adalah aktivitas tambak udang yang tersebar di berbagai wilayah Lombok Timur.
“Tambak udang yang selama ini beroperasi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kita perlu lakukan pendataan terhadap seluruh kolam tambak milik pengusaha agar bisa menjadi dasar penyusunan regulasi daerah,” tegas Haerul.
Selain sektor perikanan, Haerul juga menyoroti potensi besar dari sektor garam rakyat. Di tengah maraknya isu impor garam, ia menilai kualitas garam lokal harus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
“Potensi garam di Lombok Timur sangat besar. Kita harus berikan pelatihan kepada para petani garam agar hasil produksinya bisa lebih berkualitas dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, enam kepala OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan kinerja dan berbagai kendala yang dihadapi.
OPD yang terlibat antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Haerul mengingatkan bahwa para kepala OPD tidak hanya bertugas sebagai pemimpin lembaga, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas.
“Jangan hanya jadi pejabat di atas meja. Jadilah pelayan masyarakat yang mampu memberi dampak nyata. Tinggalkan warisan yang baik,” pesannya.
Haerul juga menggarisbawahi bahwa seluruh proses perizinan harus tetap melalui persetujuannya, sebagai bentuk kontrol terhadap transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Dengan fokus pada optimalisasi potensi daerah dan peningkatan kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)
