LOMBOK TIMUR, ntbnews.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan respons cepat dalam menangani lonjakan harga komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan gula yang dikhawatirkan dapat memicu inflasi daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, memimpin rapat koordinasi intensif pada Selasa (22/4/2025) guna membahas langkah-langkah konkret pengendalian harga.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang kerjanya tersebut, Sekda menegaskan pentingnya efektivitas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Ia secara khusus meminta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk memperkuat pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengendalian harga.
“Data yang masuk ke Bapanas dengan yang dilaporkan statistik harus sama. Harga yang kita laporkan pun harus seragam, dengan mekanisme pelaporan yang identik,” tegas Juaini Taofik.
Sinkronisasi Data Jadi Sorotan Utama
Salah satu fokus utama rapat tersebut adalah sinkronisasi data harga antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sekda meminta agar data dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Dinas Perdagangan segera disamakan dan divalidasi untuk menghindari perbedaan angka yang bisa mengganggu analisis dan kebijakan.
Ia juga menginstruksikan agar Dinas Perdagangan menjadi satu-satunya sumber resmi pelaporan harga ke tingkat nasional.
“Idealnya kita hanya gunakan satu sumber data harga dari Dinas Perdagangan, agar tidak membingungkan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Operasi Pasar Jadi Langkah Nyata
Menghadapi potensi gangguan pasokan akibat cuaca yang kurang bersahabat, Pemerintah Daerah Lombok Timur bersama TPID telah sepakat untuk segera melakukan operasi pasar sebagai langkah konkret dan cepat dalam menstabilkan harga di tingkat konsumen.
“Langkah paling realistis saat ini adalah menggelar operasi pasar. Ini sudah kita sepakati bersama TPID dan champion cabai,” jelas Sekda.
Kolaborasi Semua Pihak Jadi Kunci
Sekda juga mengingatkan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam TPID, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, pedagang, dan petani.
Ia meminta agar seluruh unsur bekerja secara sinergis, disiplin, dan tidak memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
“TPID tidak boleh lengah. Kita harus pahami dinamika perdagangan dan komunikasikan dengan baik ke masyarakat,” pesan Juaini.
Meskipun Indeks Harga Produsen (IPH) saat ini masih berada di kisaran empat — angka yang relatif terkendali dibanding tahun sebelumnya yang pernah mencapai tujuh — Pemkab tetap menekankan pentingnya kewaspadaan.
“Jangan terlena. Kita perlu bertindak proaktif agar fluktuasi harga tidak mengejutkan dan menyulitkan masyarakat,” tutupnya.
Dengan langkah cepat ini, Pemkab Lombok Timur berharap kestabilan harga dapat segera dicapai dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (*)
