MATARAM, ntbnews.com – Demonstrasi mahasiswa yang diusung dengan tema “Indonesia Gelap” menjadi perbincangan hangat publik.
Aksi yang dilakukan oleh BEM SI ini muncul sebagai respons atas program-program nasional yang diluncurkan oleh Pak Prabowo.
Menurut para pengamat, program tersebut dianggap hanya berupa lips service dan sekadar syarat untuk kepentingan politik tertentu.
Mahasiswa Tunjukkan Kepedulian Kritis Terhadap Program Nasional
Dalam aksi yang diwarnai dengan nuansa kritik tajam, mahasiswa menuntut transparansi dan bukti nyata di balik setiap program yang diumumkan.
Dosen Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA), Arif Sofyandi, menyebutkan bahwa demonstrasi ini merupakan langkah kritis dari mahasiswa yang menandakan bahwa mereka aktif dan memiliki kepedulian tinggi terhadap peradaban bangsa.
“Tema Indonesia Gelap sangat menarik sekaligus provokatif tanda bahwa mahasiswa sudah melakukan kajian dan diskusi mendalam mengenai tuntutan-tuntutan yang terus disuarakan,” ujar Arif Sofyandi, Rabu (19/2/2025).
Ia menambahkan bahwa program-program yang dicanangkan oleh pemerintah harus didasarkan pada kajian ilmiah dan naskah akademik agar tidak merugikan masyarakat luas.
Seruan untuk Transparansi dan Keadilan Sosial
Arif Sofyandi menekankan pentingnya transparansi dalam penganggaran negara. Menurutnya, pengaturan anggaran tidak boleh dilakukan secara ugal-ugalan, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat guna mewujudkan keadilan sosial.
“Pengaturan penganggaran negara tidak boleh dilakukan secara ugal-ugalan tetapi harus dilakukan dan atau diatur sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat yang berbasis pada perwujudan keadilan sosial bagi semua,” jelasnya.
Salah satu isu yang dikemukakan adalah mengenai efisiensi anggaran beasiswa dan peningkatan biaya pendidikan.
Menurut Arif, kebijakan yang tidak tepat dalam sektor pendidikan dapat mengikis nilai-nilai keadilan.
Pendidikan seharusnya dapat diakses oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, bukan hanya kalangan elit ekonomi.
“Itulah wujud nyata dari keadilan sosial di dunia pendidikan. Sama juga dengan kesehatan, harus mudah diakses dan didapatkan oleh masyarakat,” tegas Arif.
Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan
Dosen Universitas Pendidikan Mandalika tersebut juga mengungkapkan bahwa publik harus mendukung aksi mahasiswa sebagai kekuatan gerakan sosial di tengah-tengah anggota DPR RI yang dianggap telah terkooptasi oleh kepentingan politik individual maupun partai politik.
Ia menyoroti bahwa seolah-olah parlemen tidak memiliki kekuatan yang signifikan dalam menghadapi eksekutif. Padahal, parlemen memiliki potensi besar untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Karena itu, mahasiswa harus selalu hadir dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro dan menyengsarakan rakyat sebagai the guardian of value, agent of change dan social control, sebagai perwujudan dari identitas kemahasiswaan sejati,” tandas Arif. (*)
